Pajak Rokok di Banten Capai Rp893,58 Miliar

30

SERANG, EKBISBANTEN.COM – Pajak rokok yang diterima Provinsi Banten sepanjang tahun 2021 sebesar Rp893,58 miliar atau 101,52 persen dari target senilai Rp880,1 miliar.

Angka pajak rokok ini menyumbang 13 persen dari total target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp630,5 miliar, realisasi pajak rokok bertambah Rp263 miliar atau naik 41,72 persen,” tulis LKPD Pemerintah Provinsi Banten 2021 dikutip Ekbisbanten.com pada Sabtu (17/06/2022).

Dalam laporan itu menyatakan, tercapainya realisasi tersebut, hasil koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk penyaluran alokasi bagi hasil pajak rokok yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Selanjutnya, kesepakatan penyaluran dan penggunaan bagi hasil pajak rokok telah dilakukan sesuai rencana dan dapat membiayai berbagai klaim BPJS Kesehatan di Provinsi Banten.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat.

Selain itu, perolehan pajak rokok akan diperuntukan dalam penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok bagian provinsi, sebesar 75 persen dari 50 persen realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.,***