SERANG, EKBISBANTEN.COM – Muzi Rohman, Fraksi Partai Golkar resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPRD Kota Serang periode 2024-2029.
Muzi Rohman dikukuhkan bersama sejumlah
pimpinan DPRD Kota Serang lainnya. Acara pengukuhan pimpinan DPRD Kota Serang digelar di Gedung DPRD Kota Serang, Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Kelurahan Banjaragung, Cipocok Jaya, Kota Serang, Jumat (27/9/2024).
Pengukuhan atau pengucapan sumpah/janji dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang Yunto Safarillo.
Sedangkan posisi Wakil Ketua ada Roni Alfanto dari Fraksi Nasdem, Hasan Basri dari Fraksi PKS dan Farhan Azis dari Fraksi Demokrat.
BACA : Pimpinan DPRD Resmi Dilantik, Pjs Wali Kota Ajak Sinergi Demi Masyarakat Kota Cilegon
Keempat pimpinan DPRD Kota Serang itu dikukuhkan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 329 Tahun 2024 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kota Serang Masa Jabatan 2024-2029.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menghadiri pengukuhan mengungkapkan, dalam sumpah yang diucapkan tadi ada bait yang benar-benar harus diperhatikan oleh semua pihak, terkhusus kepada pimpinan DPRD Kota Serang. Yakni akan bertanggungjawab terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Itu penting sekali karena cita-cita berdirinya Kota Serang juga untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Dan agenda kerja itu harus direalisasikan melalui instrumen APBD Kota Serang,” katanya.
Dikatakan Al Muktabar, kerangka besar agenda pemerintahan itu sejatinya melingkupi sektor pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
“Saya juga mengingatkan bahwa sudah ada tugas yang menanti berkenaan dengan pembahasan perubahan anggaran 2024,” katanya.
Lalu, lanjut Al Muktabar, juga harus segera menyiapkan agenda APBD 2025, RPJMD 2024-2029 serta RPJPD 2025-2045. Tahun 2045 upaya pencapaian Indonesia Emas dengan mempersiapkan SDM unggul.
“Maka dari itu kita ingin peningkatan SDM itu menjadi program prioritas,” ujarnya.
Dalam penyusunan perubahan APBD 2024 dan APBD 2025 nanti, Bapak Presiden Jokowi terus menekankan kepada kita semua agar kebijakan postur anggaran yang dialokasikan itu lebih diperbanyak kepada program-program yang menyentuh langsung kepada masyarakat.
“Seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, pendidikan, serta infrastruktur. Itu semua harus diperbanyak untuk masyarakat, setidaknya 80 persen untuk program kemasyarakatan,” jelasnya.
Diungkapkan Al Muktabar, penyelenggara pemerintahan daerah itu ada eksekutif dan legislatif. Legislatif dengan tiga kewenangan utamanya yang meliputi legislasi, pengawasan, dan budgeting diharapkan bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pj Wali Kota Serang Nanang Saefuddin mengatakan, sejatinya sinergitas dan kolaborasi antara eksekutif dengan legislatif di Kota Serang selama ini sudah berjalan dengan baik.
“Hal itu penting guna menciptakan pemerintahan yang harmonis dalam melayani masyarakat Kota Serang,” katanya.***
