Ketua Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Hadriani Uli Silalahi dan Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini turut hadir secara langsung dalam konferensi tersebut mewakili Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Selain itu turut hadir Direktur & Chief Strategic Transformation & Information Officer XL Axiata, Yessie D. Yosetya dan Ketua Komite Tetap Bidang Pendidikan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Rinawati Prihatiningsih selaku chair dan co-chair dari G20 Empower.
Konferensi Tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan ini adalah kali pertama diadakan semenjak G20 dibentuk. Tujuan dari Konferensi ini adalah menciptakan momen untuk mem-fokus-kan perhatian secara transversal pada isu pemberdayaan perempuan, menyatukan pemerintah dan aktor non-pemerintah.
Kehadiran 4 orang perwakilan Indonesia dalam konferensi di Italia diantaranya adalah untuk menyampaikan pendapat mengenai issue perempuan sekaligus melakukan observasi dan persiapan Indonesia dalam rangka Presidensi G20 di tahun 2022 mendatang.
Seperti diketahui, Indonesia akan menjadi Presidensi G20 dan tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Indonesia sebagai Presidensi G20 akan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger.
Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan SDA, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian/Co-Sherpa G20 Indonesia, “Dr. Raden Edi Prio Pambudi mengatakan Salah satu isu yang dibahas dalam Ministerial Conference on Women’s Empowerment tahun 2021 adalah peran perempuan dalam kewirausahaan UMKM di masa digitalisasi.
“Indonesia harus mengambil kesempatan ini untuk menaikkan kapasitas perempuan agar turut berkontribusi dalam memulihkan perekonomian melalui usaha keluarga. Dengan lebih dari 133 juta perempuan di Indonesia, menjadi modal SDM yg besar untuk menggerakkan sektor produktif,” Kata Edi.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Lenny N Rosalin mengatakan, Indonesia akan terus memperkuat komitmen untuk memastikan pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlindungan hak perempuan, pemberdayaan perempuan baik itu di tingkat Nasional maupun global.
“Kami akan terus mengawal isu-isu ini, bagaimana mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan. Kita juga siap untuk menyusun kebijakan dan program-program yang tentunya untuk menutup kesenjangan gender secara menyeluruh. Hal ini tentunya sejalan dan menjadi bagian dari prioritas Presiden yang tertuang dalam yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 – 2024 yang secara eksplisit dituangkan dalam Peraturan Presiden. Partisipasi aktif dan komitmen Indonesia telah diakui oleh berbagai negara di dunia oleh karena itu, ini merupakan momentum yang tepat untuk menciptakan peluang, membuka dialog dan berdiplomasi untuk bersama-sama berkolaborasi dengan berbagai negara dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan dan sebagainya. Komitmen dan semangat ini akan kita wujudkan nantinya melalui presidency Indonesia pada Ministerial Conference on Women’s Empowerment 2022. Kami berharap agar seluruh elemen pemerintah, swasta, lembaga masyarakat, dunia usaha , media dan akademisi untuk dapat memanfaatkan momentum ini agar memberikan perhatian terhadap implementasi upaya-upaya pemberdayaan perempuan, mewujudkan kesetaraan gender dan memenuhi hak-hak perempuan terutama di Indonesia,” imbuh Leni.
