SERANG, EKBISBANTEN.COM – Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal menghitung hari. Menjelang pesta demokrasi tersebut saat ini marak kasus perangkat negara yang tidak netral dan terindikasi melakukan kampanye terhadap peserta politik.
Bahkan sebelumnya, seorang Kepala Desa Kosambironyok yang ada di Kecamatan Anyer Kabupaten Serang terindikasi melakukan kampanye terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Suwaib Amiruddin angkat bicara. Menurutnya, Aparatur negara atau perangkat negara harus berhati-hati dan tidak terlibat dalam politik praktis.
“Aparatur negara ini harus berhati-hati dalam hal menyampaikan gagasan-gagasannya di hadapan publik, karena bagaimanapun aparatur sipil negara ini punya aturan untuk tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis,” katanya.
“Saya kira aturan-aturan itu harus dipatuhi oleh mereka dan harus dia tau bahwa Aparatur Negara, itu memiliki rambu-rambu, batasan-batasan yang harus dipatuhinya, batasan ruang gerak,” sambung Prof Suwaib.
Prof Suwaib menyebut, Aparatur Negara yang terbukti melanggar harus diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau misalnya memang dia sudah tau dia melakukan pelanggaran itu berarti bahwa dia harus diberikan sanksi sesuai aturan yang ada, bisa dilakukan teguran, dan apabila agak berat sanksinya bisa dilakukan pemecatan,” terangnya.
Lebih lanjut, Prof Suwaib mengimbau kepada aparatur negara untuk tidak terlibat dalam politik praktis yang menguntungkan salah satu pasangan calon.
“ASN harus saling mengimbau terutama pimpinan kepada bawahannya agar tidak terlibat langsung dalam politik praktis, kedua ASN ketika ada hawa-hawa kampanye atau kelompok-kelompok yang melakukan kampanye harusnya dia membatasi diri untuk tidak bergabung,” pungkasnya.*
