JAKARTA, EKBISBANTEN.COM-Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, dinilai sebagai kepentingan pragmatis untuk mengejar elektabilitas.
Penilaian itu datang dari Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia AB Solissa. Kemunduran mantan Hakim MK itu dinilainya bukan terkait etika, sebab momentumnya sangat terlambat, dan itu diperkirakan tidak akan berpengaruh besar untuk mendongkrak elektabilitasnya.
“Saya melihat pengunduran diri Mahfud di saat yang tidak tepat. Atas dasar alasan apapun, keputusan Mahfud untuk mundur akan dilihat sebagai kepentingan pragmatis jelang pencoblosan, bukan atas sebuah prinsip yang fundamental,” terangnya, dikutip Minggu (4/2/2024).
Bahkan, katanya, pengunduran diri tokoh asal Madura itu bisa menjadi bumerang buat paslon nomor urut 3, karena Mahfud dianggap tidak bertanggung jawab atas amanah yang diberikan.
“Mestinya kalau mau mundur dari kabinet momentumnya itu saat KPU RI menetapkan secara resmi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berlaga di Pilpres 2024 pada 13 November 2023,” imbuhnya.
AB Solissa menjelaskan, Mahfud ingin mencoba mengambil posisi berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai hal itu merupakan sebuah kekeliruan dengan maksud agar Mahfud lebih leluasa menyerang atau mengkritik kebijakan pemerintah terutama terkait persoalan hukum.
“Mundurnya Mahfud dari jabatannya sebagai Menkopolhukam bisa dilihat dari dua perspektif. Pertama, Mahfud ingin mengambil posisi yang berseberangan dengan pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi saat ini,” ujar AB Solissa.
AB Solissa menerangkan, indikator mantan Ketua MK itu berancang-ancang nyerang pemerintah sebelum mundur, Mahfud menemui sejumlah tokoh yang saat ini sudah tidak lagi berpihak kepada Presiden Jokowi, termasuk di antaranya Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI) Megawati Soekarnoputri.
“Terbukti, beberapa saat sebelum konferensi pers pengunduran diri ia bertemu dengan beberapa tokoh, termasuk dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri,” ucapnya.
Lanjut AB Solissa, detik-detik akhir hari pencoblosan ini, calon wakil presiden (cawapres) nomor 3 ini sedang berupaya menaikkan tingkat elektabilitas yang masih kedodoran dibanding dua kandidat paslon lain yang berkontestasi.
Setidaknya, kata AB Solissa, paslon nomor 3 ini sedang berupaya masuk putaran kedua, namun masih kebingungan brand atau citra yang mau diambil sudah tidak ada ruang lagi.
Sebab, jargon melanjutkan pemerintah sudah di tangan nomor 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sementara cap perubahan ada pada pasangan nomor 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
“Posisi ini sengaja diambil agar pasangan nomor urut 03 Ganjar-Mahfud bisa leluasa bergerak memperluas ceruk pemilih karena brand representasi Jokowi sudah terlanjur dikavling oleh Prabowo-Gibran, sedangkan brand oposisi atau antitesanya pemerintahan sudah diklaim oleh Anies-Muhaimin,” paparnya.
Lebih jauh, AB Solissa memprediksi keluarnya Mahfud MD dari pemerintah tidak memberikan efek elektoral yang besar, justru malah sebaliknya akan memberikan dampak negatif, sebab berseberangan dengan pemerintah yang memiliki tingkat kepuasan yang tinggi.
“Kalau ditanya apakah punya efek elekroral. Menurut saya efeknya tidak besar, justru akan mendegradasi kekuatan elektoral paslon nomor urut 3,” pungkasnya.
