Lagi, Kejari Cilegon Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Fasilitas Kredit di PT BPRS-CM

22
Dua tersangka baru kasus Korupsi pemberian fasilitas pembiayaan PT BPRS-CM tahun 2017-2021 Nina Noviana dan Mariatul Machfudoh didampingi oleh petugas Kejari Cilegon. (FOTO/ISTIMEWA)

CILEGON, EKBISBANTEN.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan di PT BPRS-CM pada 2017-2021. Dua tersangka itu bernama Nina Noviana dan Mariatul Machfudoh, Kamis (14/4/2022).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Cilegon Atik Ariyosa menerangkan, Nina dan Mariatul yang merupakan Staff Marketing dan Account Officer PT BPRS-CM berdasarkan pemeriksaan terbukti melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangannya.

“Keduanya telah turut serta mengeluarkan uang dari PT BPRS-CM melalui jasa produk pembiayaan yang dijalankan oleh PT. BPRS-CM demi kepentingan dari tersangka IS dan tersangka TT dengan cara melakukan analisa pembiayaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku serta mendapatkan keuntungan atas perbuatannya tersebut,” katanya.

Atas perbuatannya, kata Atik, kini kedua tersangka dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Serang selama 20 hari terhitung sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan 3 Mei 2022.

“Sebelum dilakukan penahanan, dua orang tersangka tersebut telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen dengan hasil dinyatakan sehat dan negatif Covid-19,” ujarnya.

Sebagai informasi, keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Kemudian Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan atau Pasal 3 Jo, Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo dan Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.***