Kritisi Utang Indonesia, ISMEI Wilayah IV Gelar Diskusi Daring

107

JAKARTA, EKBISBANTEN.COM – Utang Indonesia yang tiap tahunnya mengalami kenaikan, membuat sejumlah mahasiswa merasa geram. Menyikapi situasi tersebut Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah IV menggelar Diskusi Daring dengan tajuk ‘Defisit Anggaran : Apakah Utang Adalah Solusi?’ Senin (26/7).

Dalam kegiatan tersebut turut serta, Wakil Rektor III Universitas Galuh Ciamis, Anggita Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar, BP ISMEI 2015-2018, Ketua PB HMI Bidang Ekonomi Pembangunan, Ketua BEM FE Universitas Galuh Ciamis dan jajaran ISMEI.

Dalam diskusi tersebut, Ketua PB HMI Bidang Ekonomi Pembangunan Andi Rante memaparkan, bahwa saat ini negara Indonesia selalu melakukan pinjam ke negara adi daya. Namun ironinya, utang tersebut bukan diperuntukkan untuk penanganan pandemi covid-19 dan membantu masyarakat yang terkena dampaknya secara menyeluruh.

Melainkan, dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. Padahal, saat ini Indonesia sedang dihantam tsunami covid-19. Dalam situasi seperti ini, pemerintah seharusnya memilih jalan untuk menyelamatkan warganya baik kesehatan maupun sandang pangannya.

“Negara Indonesia tidak harus anti dengan utang. Tapi, apakah utang yang diambil dialokasikan dengan baik? Terlebih, data berbicara bahwa sebagaian besar utang negara dialokasikan untuk infrastruktur,” kata Andi.

Mengambil jalan pinjaman dana jika itu memang dibutuhkan untuk menutupi pelebaran defisit akibat penanganan covid-19 merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, lanjut dia, pemerintah harus berhati-hati dalam penggunannya. Karena rasio utang Indonesia kepada negara luar cukuplah besar.

“Kita harus banyak belajar dengan akibat krisis moneter yang terjadi tahun 98 silam. Utang yang dikonversi ke mata uang asing potensinya bisa mengganggu keseimbangan neraca keuangan negara, untuk itu sebelum berutang, haruslah di hitung matang matang berdasarkan tingkat kemampuan bayar kita,” paparnya.

Sementara, Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa, turut hadir sebagai narasumber mengatakan, bahwa utang bukan solusi dalam mengatasi defisit anggaran Indonesia. Ia juga menyoroti bagaimana penyusunan APBN oleh pemerintah yang terlalu sentralis dan sudah mulai melenceng dari konstitusi yang ada.

“Saat ini, kebijakan yang harus diambil pemerintah adalah menjaga demand and supply. Pemerintah harus membuka akses, bukannya membatasi bahkan memberhentikan,” Ungkapnya. (Ocit/Fauzul)