KPK Minta Pengembang Perumahan di Cilegon Serahkan PSU ke Pemerintah

19
Pemkot Cilegon
Kasatgas Korsupgah Wilayah VI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Priyanto (batik kuning emas) saat menjelaskan tentang korupsi dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. (FOTO: MAULANA/EKBISBANTEN.COM).

CILEGON, EKBISBANTEN.COM – Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kasatgas Korsupgah) Wilayah VI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Priyanto meminta kepada para pengembang perumahan di Kota Cilegon untuk segera menyerahkan aset Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Pemerintah Kota (Pemkot Cilegon).

Hal itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh KPK yang dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, seluruh Kepala OPD, Kejari Cilegon, BPN dan para pengembang perumahan di Ruang Rapat Wali Kota Cilegon, Kamis (14/4/2022).

“Karena dengan penyerahan dari PSU kepada Pemerintah kota Cilegon, maka pemerintah Kota Cilegon bisa menganggarkan dalam APBDnya jika ada kerusakan jalan,” paparnya dalam rapat.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa ada konsekuensi yang harus diterima oleh para pengembang jika aset PSU itu mengalami kerusakan atau gangguan namun belum diserahkan kepada Pemkot Cilegon.

“Kalau enggak, selama belum diserahkan tanggung jawab itu di bawah pengembang, tanggung jawabnya seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, menurut Agus Pemkot Cilegon tidak bisa serta merta menganggarkan pembiayaan PSU yang belum diserahkan dan tercatat oleh negara.

“Pemerintah daerah tidak bisa menganggarkan mana kala aset PSU tadi belum tercatat dalam Barang Milik Negara (BMN), kalau dianggarkan salah. Zaman dulu sering terjadi belum diserahkan tapi sudah diaspal. Gak boleh karena secara anggaran tidak bisa dibiarkan, bukan aset kita,” ucapnya.

Masih kata Agus, dirinya menyebutkan bahwa ada sekitar 18 PSU yang belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemkot Cilegon. Untuk itu, Agus kembali meminta kepada para pengembang untuk segera menyerahkan PSU tersebut.

“Tadi kalau yang disampaikan Pak Sekda tadi ada sekitar 18 yang masih belum diserahkan. Ini kewajiban siapa? Kewajiban pengembang. Sekaligus ini untuk kesejahteraan masyarakat yang saya sampaikan di awal tadi,” tandas Agus.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Cilegon Ridwan menyebutkan bahwa perumahan di Kota Cilegon seluruhnya berjumlah 28.

Dari jumlah tersebut, kata Ridwan, perumahan yang sudah menyerahkan PSU secara keseluruhan baru tiga perumahan yakni Perumahan Pondok Cilegon Indah, Perumahan Palm Hills dan Perumahan Bonakarta.

Sementara, perumahan yang baru menyerahkan PSU secara parsial yaitu Perumahan Bumi Cibebee Kencana, Perumahan Taman Cilegon Indah, Perumahan Taman Raya Cilegon, Perumahan Metro, Perumahan Grand Sutera Cilegon dan Perumahan Warnasari.

“Sementara perumahan yang ditinggal pengembang yaitu Perumahan BBS, Perumahan Arga Baja dan Perumahan Bumi Panggung Rawi Indah,” ujar Ridwan.*