CILEGON, EKBISBANTEN.COM – Satgas Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.
Kegiatan yang digelar di Aula Setda Kota Cilegon pada Kamis, 24 Agustus 2023 itu membahas banyak hal, salah satunya terkait evaluasi Monitoring Center For Prevention (MCP).
Kasatgas Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, Agus Pryanto mengatakan bahwa evaluasi MCP merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan guna mengetahui bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Dengan demikian, diharapkan akan berdampak kepada layanan kepada masyarakat tentunya dan mengurangi resiko korupsi yang ada di Pemda,” katanya kepada wartawan.
Dalam pembahasan itu juga, KPK menyoroti soal aset dan pendapatan Pemkot Cilegon yang diketahui masih cukup banyak yang belum bersertifikat.
Agus mengungkapkan, setidaknya masih ada 42 persen lagi aset dan pendapatan Pemkot Cilegon yang belum bersertifikat. Menurutnya, sertifikasi pada aset dan pendapatan itu penting agar pemanfaatannya dapat lebih optimal.
“Di Pemda Cilegon masih 58 persen yang telah bersertifikat, berarti masih 42 yang belum. Dan dengan adanya sertifikat mungkin nanti pemanfaatan lebih optimal lagi. Pasti kan nanti mau disewakan, mau dibangun sesuai dengan peraturan pasti kan harus diliat dulu bersertifikat atau tidak,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin mengakui bahwa evaluasi capaian MCP merupakan salah satu upaya mencegah tindakan korupsi di pemerintahan.
“Jadi memang MCP itu tiap tahun progresnya selalu dimonitor. Saat ini dievaluasi ada beberapa mungkin yang sudah masuk datanya tapi belum terverifikasi contoh di bidang barjas, pajak,” ucapnya.
Maman menuturkan bahwa ada tujuh sektor yang diawasi, yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan pengelolaan BMD atau aset.
“Apa yang menjadi tugas tahun ini dari tujuh area itu sudah harus selesai. Saya juga sudah koordinasikan dengan Pak Inspektur harus sudah difokuskan dan rapatkan terus dengan seluruh OPD supaya nanti di Oktober dan November sudah hampir selesai,” pungkasnya.
