Kejari Tidak Tahu Skandal JPS Kota Serang

49

SERANG, EKBISBANTEN. COM – Belasan Mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Kawal Anggaran Corona (Covid-19) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang untuk mengusut tuntas skandal bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kota Serang yang diduga adanya kelebihan bayar yang menjadi temuan dari Inspektorat sebesar Rp1,9 Miliar sempat viral beberapa waktu yang lalu.

Kasi Intel Kejari Serang, Usman mengatakan pihaknya tidak tahu mengenai adanya skandal bantuan JPS yang menjadi temuan Inspektorat sebesar Rp1,9 miliar. Bahkan ia tidak pernah mengetahui bahwa ada skandal tersebut. Selain itu ia juga mengatakan adanya temuan Inspektorat sebesar Rp1,9 miliar hanya dibuat-buat oleh wartawan.

“Itukan kemasan kalian,” katanya kepada wartawan di Halaman Parkir Kejari Serang, Rabu (6/3).

Oleh karena itu untuk saat ini pihaknya belum dapat memberikan tanggapan terhadap skandal tersebut. Selain itu ia juga mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa tersebut juga tidak memiliki izin dari pihak kepolisian.

Lanjutnya, terkait tudingan kejari serang yang menerima kucuran dana sebesar Rp500 juta dari Pemerintah Kota (Pemkot) Serang ia tidak mau berkomentar dengan alasan bukan kewenangannya.

“Belum, itu bukan kewenangan saya,” katanya.

Sementara itu, Humas aksi, Stevanus Andriano Lorenzo, mengatakan Kejari serang menutup mata atas dugaan skandal JPS Kota Serang. Padahal menurutnya sudah jelas Inspektorat menemukan adanya kelebihan bayar sebesar Rp1,9 miliar.

“Aneh jika Kejari tidak mau turun tangan,” katanya.

Ia juga mengatakan kelebihan bayar yang terjadi tidak seperti yang ditemukan oleh Inspektorat. Kata dia, kelebihan bayar yang terjadi lebih dari Rp1.9 miliar bahkan kata dia, kelebihan bayar tersebut mencapai dua kali lipat dari temuan tersebut.

“Kami mengacu ke anggaran beras pada data refocusing anggaran Dinas Pertanian. Disitu anggaran beras untuk satu liternya Rp10.453. Tapi di Inspektorat harga pasarnya Rp12.800. Jadi kalau kami hitung kelebihan bayar untuk beras saja mencapai Rp3,8 miliar. Dua kali lipat temuan Inspektorat yaitu Rp1,9 miliar,” ujarnya.

Ia juga mengatakan skandal JPS Kota Serang merupakan permainan dari oknum Pemerintah Kota Serang untuk mendapatkan keuntungan dari anggaran penanganan Covid-19. Menurutnya tindakan tersebut jelas-jelas masuk kedalam tindak pidana korupsi (Tipikor).

Selain itu, terkait dengan adanya pelanggaran aturan dalam pengadaan JPS Kota Serang. Pemkot Serang melakukan pembayaran atas JPS tersebut dengan metode bayar lunas dimuka. Padahal, baik pada SE LKPP, Perka LKPP maupun Perpres nomor 16 tahun 2018 tidak ada metode pembayaran lunas dimuka. Lanjutnya, hal tersebut merupakan permainan oknum Pemkot Serang untuk Bancakan.

“Pasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor harus ditegakkan atas dugaan skandal JPS ini,” katanya.
Berdasarkan pantauan dilapangan belasan mahasiswa tersebut melakukan beberapa orasi dan menggelar bancakan di depan Kejati Banten dan menabur bunga didepan Kejari Serang.

Selain itu, juga tampak sepanduk bertuliskan ‘Usut tuntas skandal JPS di Kota Serang’ dan ‘Uwis wareg durung lur? 500 juta harga diri Kejari Serang’. (AFA)