Kejari Cilegon Periksa 73 Orang Saksi Dalam Kasus Dugaan Korupsi di BPRS-CM, Tersangka Belum Ditetapkan

22

CILEGON, EKBISBANTEN.COM – Tim Jaksa Penyidik Kejari Kota Cilegon telah meminta keterangan kepada 73 orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan yang melibatkan BPRS-CM pada tahun 2017-2021. 73 orang saksi tersebut merupakan pegawai dari BPRS-CM dan para nasabah.

Kasi Intel Kejari Cilegon Atik Ariyosa mengatakan, meskipun pihaknya telah meminta keterangan 73 orang saksi, namun pihaknya juga belum dapat menetapkan tersangka. Terkait aset-aset yang berhubungan erat dengan kasus dugaan korupsi tersebut yang telah disita sebelumnya oleh Kejari, hingga saat ini belum ada penambahan.

“Sekali lagi belum ditetapkan tersangka, karena terkait perkara yang dimaksud masih dilakukan pendalaman-pendalaman yang mana sekarang statusnya penyidikan. Terkait aset-aset sampai dengan saat ini belum ada dilakukan atau penambahan penyitaan yang baru,” katanya kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Rabu (9/3/2022).

Atik menyampaikan, pihaknya belum dapat menetapkan tersangka disebabkan masih kurangnya keterangan dari sejumlah pihak yang mengarah pada kasus dugaan korupsi tersebut.

“Yang dianggap kurang itu misalkan keterangannya belum lengkap, bukan kurang dalam tanda kutip. Kita butuh kalau misal memeriksa seseorang itu kan harus dengan fakta perbuatan dan fakta materil dan harus didukung keterangan saksi dan barang bukti atau alat bukti,” ujarnya.

“Jadi jangan sampai kita mendudukkan seseorang tapi ada celah untuk orang yang bersangkutan itu untuk lepas,” imbuhnya.

Diketahui, penanganan kasus dugaan korupsi tersebut telah berlangsung sekitar dua bulan. Terhitung sejak 5 Januari 2022 berstatus penyidikan dan sehari setelahnya dilakukan penggeledahan di kantor BPRS-CM serta telah menyita sejumlah aset-aset.

“Jadi kalau dua bulan dengan kasus BPRS-CM dari tahun 2017-2021 kan rentang tahunnya lama, jadi harus lebih teliti, jadi saksi yang dibutuhkan agar mengerucut butuh waktu, apalagi dokumen-dokumen yang disita itu teman-teman tahu berapa banyak,” ucap Atik.

Atik juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi tersebut dengan prosedur yang baik dan transparan.

“Yang pasti bu Kajari selalu menyampaikan bahwa dalam penanganan perkara harus profesional dan proporsional tanpa ada yang namanya transaksional,” katanya.***