Kalah Pilkades, Jalan Warga di Desa Gerendong Pandeglang Diblokir Pake Tumpukan Batu

200
Tumpukan batu yang menghalasi akses jalan warga. Dok/Ekbisbanten.com

PANDEGLANG, EKBISBANTEN.COM – Jalan menuju Kampung Gerendong, Desa Gerendong, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang ditutup oleh oknum warga menggunakan tumpukan batu.

Diduga, penutupan jalan itu merupakan imbas dari pilkades yang diduga sebagai ulah cakades yang kalah dalam pemilihan.

Salah satu warga setempat Rahmat menambahkan, kejadian penutupan jalan tersebut dilakukan oknum warga pada pukul 21.30 WIB. Akibatnya kegiatan ekonomi warga seperti pembelian air bersih hingga belanja kebutuhan dapur terganggu.

“Kita juga gak tau, sepertinya ada masalah politik karena kekalahan pemilihan kepala desa kemarin. Kita juga pasrah aja menunggu keputusan akhir, khawatir nanti kalau diperpanjang bisa rumit lagi,” kata Rahmat, Sabtu (18/12).

Selain itu, akibat penutupan jalan tersebut, 16 kepala keluarga di Kampung
Gerendong terisolasi lantaran kendaraan roda dua maupun roda empat tidak bisa masuk.

Kepala Desa (Kades) Gerendong Romdoni mengatakan, persoalan tersebut kembali mencuat usai oknum warga melakukan penutupan akses jalan utama yang biasa digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

“Ada pihak-pihak yang mungkin terlibat, sehingga hal ini terjadi. Sebelumnya memang sudah adem tapi terjadi lagi,” kata Ramdoni.

Ia melanjutkan, pihaknya saat ini sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Babinmas dan Babinsa setempat, serta sudah berkoordinasi dengan Sekertaris Camat dan Satpol PP.

“Selanjutnya mungkin kami ingin menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan supaya tidak lagi ada masalah serupa. Karena akses jalan juga belum tau kita entah milik pemerintah atau milik warga,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Pandeglang Dede Sumateri, menyesalkan adanya penutupan akses jalan lingkungan di Desa Gerendong.

“Kami menyesalkan adanya informasi penutupan akses jalan lingkungan di Desa Gerendong imbas dari pilkades dari calkades yang kalah. Padahal jalan itu sudah dua kali dibangun oleh kabupaten dan provinsi yang notabene nya jalan itu sudah milik pemerintah,” tutur Dede.

Menurut Dede dari Fraksi PKS ini, jika jalan tersebut sudah pernah dibangun oleh pemerintah berarti secara otomatis bukan lagi milik pribadi atau persorangan karena menurut aturan yang ada jalan itu sudah dihibahkan pada pemerintah.

“Maka dalam persoalan itu, pemda harus hadir menyelesaikan hal ini melalui dinas terkait. Begitu juga camat harus segera turun menyelesaikan permasalah tersebut,” tandas Dede yang mengaku telah mengkoordinasikan dengan DPUPR Pandeglang.**