Jasa Raharja Sosialisasi Pajak Daerah di Kota Cilegon

59
Foto/Jasaraharja Cabang Banten

CILEGON, EKBISBANTEN.COM – PT Jasa Raharja Cabang Banten berkolaborasi dengan Polres Pandeglang dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten melalui Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Samsat Cilegon dan Dirlantas Polda Banten menggelar penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah di Kantor Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Rabu (11/11).

Kegiatan sosialisasi ini diikuti puluhan aparat kelurahan dan warga Cibeber Kota Cilegon dengan standar protokol kesehatan.

Turut hadir sebagai narasumber Kanit Regident Jimi Farid Ma’ruf, Sekban Bapenda Provinsi Banten Rd. Berly Rizky Natakusumah dan Staff Adm.Tk I Samsat Cilegon Nurochman, serta dihadiri Camat Cibeber Noviogi Hermawan.

Kabagops PT Jasa Raharja Cabang Banten Benyamin Bob Panjaitan mengatakan, selain menyampaikan manfaat sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), para peserta sosialisasj diberikan pemahaman pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

“Melalui sosialisasi ini kami ingin membangun kesadaran warga membayar pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor. Alhamdulillah kemarin kami juga sudah melakukan sosialosasi di Pandeglang,” ujar Benyamin Bob Panjaitan.

Terlebih kata Benyamin, saat ini untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, wajib pajak yang menunggak tidak dikenakan denda.

“Karena saat ini Pemprov Banten sedang memberlakukan relaksasi untuk sejumlah jenis pajak sejak 5 November hingga 23 Desember,” terang Benyamin.

Adapun jenis pajak yang diberikan relaksasi itu adalah denda pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan penghapusan tarif progresif.

“Tujuannya ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak daerah dan meringankan beban masyarakat,” katanya.

Pemberian relaksasi pajak daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 Tahun 2020.

“Untuk itu saya mengajak kepeda seluruh warga Banten untuk manfaatkan program penghapusan sanksi administratif atau denda PKB, BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta penghapusan tarif progresif yang akan diberlakukan sampai akhir 2020 ini,” pungkasnya. (Red)