Indonesia Perjuangkan Pengelolaan Perikanan Tuna yang Adil dan Transparan di Samudera Hindia

45
Foto istimewa

EKBISBANTEN.COM – Pertemuan Sidang ke-24 Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) telah dihelat pada tanggal 2-6 November 2020 secara virtual. Sedianya Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IOTC ini. 

Namun, adanya pandemi Covid-19 maka seluruh pertemuan diselenggarakan secara berani. Pertemuan tersebut kawasan di Indonesia untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan tuna regional khususnya di Samudera Hindia.

Beberapa masalah penting yang dikawal Indonesia dalam pertemuan tersebut adalah pengelolaan tuna madidihang atau tuna sirip kuning. 

Khususnya terkait implementasi Resolusi 2019/01 On an Interim Plan for Rebuilding the Indian Ocean Yellowfin Stock in the IOTC Area of ​​Competence serta adanya perbedaan data (data discrepancy) antara data yang disampaikan oleh Indonesia pada laporan tahunan dengan data yang dimiliki IOTC (IOTC Datasets).

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini dalam arahannya menyampaikan bahwa Indonesia perlu meminta klarifikasi dari IOTC terkait penyebab perbedaan data tersebut mengingat data merupakan komponen yang krusial dalam pengelolaan perikanan. 

Terlebih lagi, data tersebut akan digunakan dalam penentuan alokasi ikan di Samudera Hindia yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan kriteria yang ditentukan. Apabila data tersebut tidak dikawal dan penggunaannya, dikhawatirkan akan merugikan negara anggota IOTC dan pengelolaan perikanan tidak terlaksana dengan baik.

“Sidang tahunan IOTC akhirnya menghasilkan beberapa keputusan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan implementasi 2019/01. Hasil tersebut perlu kita kawal dan tindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan manajemen dan peringkat Indonesia dalam pengelolaan tuna,” ujar Zaini.

Ia Penilaian Partisipasi aktif Indonesia pada IOTC sangat penting bagi pengelolaan hasil tangkapan ikan khususnya di kawasan Hindia. Hal ini juga sebagai bentuk pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sementara itu Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Trian Yunanda yang menjadi ketua Delri pada sidang IOTC menerangkan hasil pertemuan internasional memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi keberlanjutan pengelolaan tuna di kawasan Samudera Hindia. Khususnya terkait tangkapan tuna madidihang yang sudah berstatus penangkapan berlebih dan tunduk pada penangkapan berlebih.

“Hasil sidang tahunan IOTC tahun ini memutuskan adanya pertemuan khusus (sesi khusus) di tahun 2021 untuk membahas implementasi dan revisi Resolusi 2019/01 karena tahun ini pembahasan tidak dapat dilakukan secara otomatis mengingat pertemuan dilakukan secara virtual. Selain itu disetujui untuk melakukan tiga kali pertemuan pertemuan Panitia Teknis Kriteria Alokasi di tahun 2021 untuk menetapkan kriteria kriteria tuna di Samudera Hindia, “tambahnya.

Ia menerangkan kriteria yang dilindungi undang-undang tersebut dapat memenuhi aspek keadilan dan memperhatikan kepentingan pengembangan negara pesisir. Selain itu juga memenuhi persyaratan sosial ekonomi dan negara anggota negara anggota dan kerja sama non anggota.

Dalam pertemuan ini Indonesia juga menjadi co-sponsor untuk dua proposal yaitu pemilihan Executive Secretary IOTC , Consultation Towards Development of a Proposal for a Permanent Procedure to Select the Executive Secretary dan Proposal on a Management Procedure for Yellowfin Tuna in the IOTC Area of Competence bersama dengan Australia, Maladewa, Afrika Selatan dan Uni Eropa.

Dalam hal pengelolaan tuna dan sejenis tuna di Samudera Hindia, RFMO ( Regional Fisheries Management Organization ) yang dikelola IOTC. Indonesia menjadi negara anggota ( contracting party ) pada IOTC sejak tahun 2007 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Perjanjian Pengesahan Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia (Persetujuan Tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia). Saat ini IOTC terdiri dari 31 negara anggota penuh. (*/Raden)