SERANG, EKBISBANTEN.COM – Honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meminta kenaikan status dari honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FK-BPPPN) Fadlun Abdilah usai acara forum yang digelar di Plaza Aspirasi, KP3B, Kota Serang, Jumat (23/6/2023).
“Berdasarkan amanat UU No 23 Tahun 2004, itu harus dijalankan,” ungkapnya usai pertemuan forum.
Menurutnya, regulasi itu yang menjadi dasar dirinya mendorong
kepada pemerintah agar pegawai Satpol PP menjadi PNS.
“Kami sebenarnya tidak menuntut, tapi kami hanya mendorong Pemerintah agar menjalankan amanat UU No 23 tahun 2014 Pasal 256 bahwa Polisi Pamong Praja adalah PNS, jadi tegakkan Konstitusi,” ujarnya.
Agar impiannya tercapai, Fadlun mengaku sudah berkoordinasi lewat audiensi dengan institusi terkait, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Komisi II DPR RI, serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Komisi II sudah ok, Kemendagri juga ok, tinggal menunggu formula dari Kemendagri. Terhitung 6 Juni Kemendagri sudah membuat surat pendataan non PNS seluruh Indonesia. Dasar itulah yang sampaikan,” ujarnya.
Untuk jumlah Satpol PP dengan status honorer sendiri, Fadli menyebut ada sekitar 90 ribu yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Jumlah kita 90 ribu tersebar seluruh Indonesia belum ada pengangkatan, untuk Provinsi Banten di delapan kabupaten dan kota ada sekitar 1.200an,” imbuhnya.
Terakhir ia mengatakan bahwa akan mengawal dan berjuang sampai para Satpol PP di Indonesia dapat berubah status menjadi PNS.
“Kami dari forum akan kawal sampe tuntas kawan-kawan kami seluruh Indonesia, akan kami kawal semua, jangan sampai tercecer terselip semua,” tandasnya.
