Hadir di Muktamar Ke-X, Menteri Suharso Minta Al-Khairiyah Berperan Dalam Pembangunan Nasional

20
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa (kedua dari kanan) saat menyampaikan sambutan di Muktamar Ke-X Al-Khairiyah, Kamis (21/102021) (Foto:Istimewa).

CILEGON – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menghadiri pembukaan Muktamar ke-10 Al-Khairiyah di Aula Kampus Al-Khairiyah, Kamis (21/10). Dalam kesempatan itu, Suharso meminta organisasi Al-Khairiyah ikut berperan serta dalam pembangunan nasional.

“Dalam pembangunan nasional di antaranya, pengembangan ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan, pengembangan syiar agama, penguatan kebijakan publik, penguatan kohesi dan kerukunan, serta peningkatan ketahanan dan kesadaran aktualisasi nilai keimanan. Peranan itu sudah dilakukan oleh Al-Khairiyah selama ini,” kata Suharso dalam sambutannya, Kamis (21/10/2021).

Lebih lanjut, Suharso juga menyoroti soal pengembangan ilmu pengetahuan. Ia berharap Al-Khairiyah melalui lembaga pendidikannya dapat terus berperan aktif melahirkan cendikiawan muslim.

“Jangan sampai kita tertinggal, dari abad ke 7 hingga 14, cendikiawan muslim memimpin, dari 14 sampai abad 21 kita tertinggal, hanya satu orang cendekiawan muslim yang mendapatkan penghargaan Nobel yaitu dr Abdus salam,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah Ali Mujahidin menyampaikan dari sejumlah peranan yang telah dicapai Al-Khairiyah, dirinya akan lebih meningkatkan visi dan misi Al-Khairiyah itu sendiri.

“Misi nya kan menanamkan akidah, generasi, pendalaman ilmu pengetahuan dan meningkatkan amal kebaikan dengan harapan ke depan usaha amal-amal Al-Khairiyah semakin maju dan berkembang,” terangnya.

Lebih jauh, Ali Mujahidin yang akrab disapa Mumu itu mengungkapkan jika dirinya terpilih kembali menjadi Ketua PB Al-Khairiyah pada perhelatan Muktamar ke-10 akan lebih memperkuat cabang-cabang dan akan membentuk struktur kepengurusan seperti organisasi pada umumnya di seluruh Indonesia.

“Jadi cabang itu kan sekolah dan madrasah, tapi ada juga struktur organisasi yang umum. Pengurus DPD, DPW, pengurus kecamatan hingga ranting mau kita bentuk se Indonesia,” ungkapnya.

“Kalau saya diberi amanah lagi, satu tahun saya akan selesaikan itu 500 kabupaten/kota pengurusnya,” tutupnya.**