Administratif dan Faktual

Administratif dan Faktual

Gubernur Banten: Sistem Pengawasan Penting Untuk Wujudkan Good Governance

Admin

| 8 April 2021

| 23:26 WIB

SERANG, EKBISBANTEN.COM – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menekankan pentingnya sistem pengawasan guna menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

[adrotate group="5"]

Hal ini ia sampaikan saat memberikan arahan pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Banten Tahun 2020 di di Gedung Negara Provinsi Banten Jalan Brigjen Ki Syam’un Nomor 5 Kota Serang (Kamis, 8/4/2021).

Pada kesempatan itu Gubernur kembali menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Banten terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu misi dari lima (5) misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017–2022, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, kata Gubernur, diperlukan komitmen bersama yang menempatkan pengawasan pada prioritas utama sebagai kontrol terhadap berjalannya sistem pemerintahan.

“Untuk itu saya berharap kepada Bupati/Walikota dan segenap jajaran, mari kita punya semangat yang sama menempatkan fungsi pengawasan adalah bagian yang strategis dan penting,” ajaknya dalam keterangan tertulis.

Gubernur juga menegaskan, Pemprov Banten akan terus meningkatkan kualitas good governance dan mempertahankan capaian-capaian positif yang telah diraih, dengan melakukan upaya menerapkan performa yang lebih prima. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas APIP secara terus menerus.

“Untuk optimalisasi fungsi pengawasan, Pemprov Banten telah melakukan kerja sama dengan BPKP dengan membentuk Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi Banten. Satgas akuntabilitas keuangan sangat membantu Pemerintah Provinsi Banten dalam implementasi SPIP dan audit atas program strategis dan rawan penyimpangan, pendampingan pengadaan barang dan jasa, pendampingan tata kelola keuangan dan tata kelola BLUD,” paparnya.

“Alhamdulilah kita dapatkan 20 orang tenaga BPKP yang dalam keseharian mendampingi inspektorat kita. Dan saya sangat terbantu sekali dengan sistem yang dibangun BPKP. Tidak hanya audit tetapi review terhadap program dan anggaran. Saya mendapatkan banyak input dari teman-teman BPKP dan inspektorat dalam melakukan pembinaan dan edukasi sehingga aktivitas OPD pun dapat terkontrol dengan baik,” tambah Gubernur.

Editor :Rizal Fauzi

Tags

Bagikan Artikel

Berita Terkait

Berita Terpopuler

Scroll to Top