“Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar, walaupun kita dihadapkan dengan kondisi abnormal pandemi Covid-19,” ungkap Gubernur WH kepada wartawan, Kamis (30/12/2021) didampingi Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Muhtarom dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti.
“Pertumbuhan ekonomi kita bagus. Pelaksanaan pembangunan berjalan sebagaimana yang kita rencanakan,” sambungnya.
BACA JUGA : Pemprov Banten Biayai 500.000 Warga Jadi Peserta Program JKN
Dikatakan WH, kekhawatiran tentang sumber pembiayaan pembangunan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), setelah dievaluasi cukup bagus.
“Realisasi anggaran (belanja) saat ini sudah 86,74%, kalau pendapatannya sudah mencapai 93,74%. Hingga selesai tahun anggaran, kita harapkan bisa lebih,” ungkap Gubernur WH.
“Kontribusi PAD terhadap APBD mencapai 63,64%. Artinya pandemi Covid-19 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran pajak. Masyarakat Banten mampu dan memiliki kesadaran cukup tinggi untuk membayar pajak,” tambahnya.
Dijelaskan, Provinsi Banten termasuk daerah dengan tingkat kemandirian atau otonomi yang cukup bagus. Saat ini tingkat kemandirian Provinsi Banten secara Nasional berada di posisi 6 besar setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. Pada tahun ini 2021, APBD Provinsi Banten mencapai Rp 12,534 triliun.
“Oleh karena itu, saya sebagai Gubernur beserta jajaran mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat Banten. Mudah-mudahan tetap terus dipertahankan untuk pembangunan selanjutnya,” ungkap Gubernur WH.
Ditegaskannya, berkat dukungan masyarakat, Pemprov Banten mampu membiayai pembangunan strategis untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.***
]]>
