EKBISBANTEN.COM – Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten yang merupakan salah satu lembaga Non Government Organization (NGO) menggelar konferensi pers secara daring pada Jumat (6/1/2023).
Dalam konferensi pers tersebut diungkapkan berbagai catatan yang dihimpun PATTIRO Banten bersama sejumlah kelompok masyarakat Banten. Di mana, refleksi bagi Pemerintah Provinsi Banten menjadi bahasan utama dalam kegiatan itu. Adapun salah satu topik yang diangkat adalah ‘Berbenah di Era Kepemimpinan Transisi’.
Dalam materi yang dibagikan oleh PATTIRO Banten, Pemprov Banten dianggap telah melaksanakan pembangunan tetapi dampak dari pembangunan itu dirasa masih belum dapat dirasakan oleh kebanyakan masyarakat Banten sendiri.
“Pemerintah Provinsi Banten telah banyak melakukan pembangunan, Namun demikian, pembangunan yang diselenggarakan masih belum banyak dirasakan oleh kebanyakan masyarakat,” tulisnya dalam Catatan Akhir 2022 yang dikutip Sabtu (7/1/2023).
“Disparitas pembangunan antar kabupaten dan kota di Banten, seolah menjadi narasi yang tak bertepi. Masyarakat di beberapa wilayah di Banten, masih kesulitan untuk mengakses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur,” sambungnya.
Sementara itu, Martina Nursaprudianti, Peneliti PATTIRO Banten dalam konferensi pers itu juga membahas mengenai masih banyaknya pekerjaan rumah bagi Pj Gubernur Banten dalam menjawab tantangan dan berbagai problematika di Banten.
Ia menyebut transparansi serta akuntabilitas adalah tonggak penting dalam tata kelola pemerintah.
“Beberapa topik yang dibahas diharapkan menjadi perenungan penting untuk lajunya birokrasi Pemerintahan di Banten dengan memanfaatkan sumber dana daerah menjadi lebih baik di tahun 2023 ini,” jelasnya.
Martina berharap reformasi birokrasi sebagai misi ke-4 dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat dioptimalkan.
“Kami menginginkan agar Reformasi Birokrasi tidak jalan di tempat, hal itu lantaran RPD menggunakan APBD 2023 yang tidak sedikit. Jangan sampai masyarakat Banten sebagai pemilik anggaran tidak mendapatkan manfaat dari anggaran mereka yang dipercayakan untuk dikelola oleh Pemda,” pungkasnya.
Diketahui, selain sebagai NGO, PATTIRO Banten juga merupakan lembaga riset dan advokasi yang fokus mendorong tata kelola pemerintahan yang baik serta penguatan kapasitas masyarakat dalam akses mendapatkan hak pelayanan publik.*
