PANDEGLANG, EKBISBANTEN.COM – Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten sedang menggagas program “Jaksa Masuk Pesantren”.
Program tersebut merupakan program silaturahmi jaksa ke ponpes untuk memberikan penyuluhan hukum ke pimpinan ponpes.
Adapun hal itu terungkap dalam acara silaturahmi dan rapat bersama anggota FSPP dan presidium di Ponpes Modern Al-Mizam Kampus 3 di Kabupaten Pandeglang, Rabu (31/05/2023).
Hadir dalam acara tersebut, Ketua Presidium FSPP Banten Muhammad Sodikin, Sekretaris Dinas (Sekdis) Kominfo Statistik Persandian Provinsi Banten Karna Wijaya, Pimpinan Pondok Al-Mizan KH Anang Azharie Alie, Sekjen FSPP Provinsi Banten Fadlullah, Wantimpres FSPP Banten M. Hasan Gaido, Bendara Umum FSPP Banten KH. Bukhori Arsyad dan sejumlah anggota FSSP Banten.
“Hasil pertemuan kita pada hari ini ada tiga poin. Pertama silaturahmi Jaksa ke Pimpinan Pondok Pesantren. InsyaAllah ini akan kita jalankan dan nantinya ada lima pertemuan. Termasuk di dalamnya kita ada roadshow dari kejaksaaan ke delapan kabupaten/kota,” kata Fadlullah.
Dijelaskannya, pelaksanaan roadshow edukasi hukum kepada pimpinan ponpes tersebut akan terbagi kedalam tiga zona, pertama Serang Raya, kedua Tangerang Raya dan ketiga zona Tangerang Selatan.
“Roadshow ini dalam rangka penyuluhan dan penerangan hukum, sehingga masyarakat tidak terjadi keterbelahan akibat perbedaaan pandangan, termasuk pandangan hukum,” terang Akademisi Untirta Akademisi Untirta ini.
Fadlullah melanjutkan bahwa, saat ini FSPP Banten memiliki 4.000 lebih anggota ponpes yang tersebar di 155 kecamatan dan delapan kabupaten/kota.
Dengan jumlah anggota yang besar itu, harapannya kegiatan penerangan hukum bagi pimpinan ponpes se Banten akan memberikan dampak yang sangat luas bagi masyarakat.
“Karena nanti dipertemuan terakhir kami dengan Kejaksaan kami tidak hanya luring tapi juga ada pertemuan daring sehingga nanti bisa diakses oleh masyarakat,” jelasnya.
BACA JUGA: Pj Gubernur Sebut Pembangunan Indonesia dari Banten Melalui FSPP
Dalam pertemuan sekaligus silaturahmi tersebut Fadlullah menambahkan, FSPP Banten akan bekerjasama dengan Pemprov Banten dalam rangka membangun citra positif Provinsi Banten baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Alhamdulillah dalam pertemuan ini kita juga silaturahmi dengan Sekdis Kominfo, Statistik, Persandian Provinsi Banten Pak H. Karna Wijaya. InsyaAllah ini kita akan lakukan kerjasama untuk membangun citra positif Provinsi Banten. Kita ingin membangun suasana yang baik dan tentu kita harus mengabarkan hal-hal positif tentang Banten,” terangnya.
Tujuannya, kata dia, memasuki tahun politik ini akan terwujud kenyamanan, keamananan dan ketertiban di Provinsi Banten.
“Yang ketiga program kita, kita hari ini adalah membangun bisnis komunitas pesantren. InsyaAllah nanti kita ingin bukan hanya rasa aman tapi juga kita ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Banten khususnya komunitas pesantren,” katanya.
Pada kesempatan yang sama Ketua Presidium FSPP Banten Muhammad Sodikin mengapresiasi Pj Gubernur Banten yang telah mendukung FSPP Banten dalam menginisiasi pendirian FSPP Indonesia.
“Alhamdulillah terakhir pertemuan dengan kita yang terakhir (saat bulan Ramadan) sangat support, tinggal bagaimana kita menjemput program tersebut dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Sekdis Kominfo, Statistik, Persandian Provinsi Banten Karna Wijaya mengucapkan terima kasih banyak atas undangan silaturahmi presidium dan anggota FSPP Banten di Pesantren Al-Mizan Pandeglang.
“Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada presidium dan anggota FSPP Banten yang telah mengundang saya dalam rangka silaturhami, karena saya sebagai pejabat yang baru menjabat satu bulan butuh komunikasi dengan berbagai element masyarakat termasuk FSPP Banten. Saya memandang bahwa FSPP Banten ini memiliki peran strategis di Banten,” tuturnya.
“Untuk itu saya secara personal mensupport apa-apa program FSPP. Kemudian dalam konteks kelembagaan saya harus melakukan harmonisasi di bawah perintah pimpinan. Karena saya sebagai ASN saya tidak bisa bekerja di luar koridor dan regulasi kebijakan pimpinan,” pungkas Karna.***
