Fransiskus Haryanto Divonis 2,5 Tahun Penjara dan Denda Rp3 Miliar

33

TANGERANG, EKBISBANTEN.COM – Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp3 miliar kepada Direktur PT HKS Fransiskus Haryanto.

Penatapan vonis Fransiskus Haryanto dilakukan pada Rabu, 13 Maret 2022 dengan nomor perkara 99/Pid.Sus/2022/PN Tng. Ia karena dinyatakan bersalah karena menerbitkan faktur pajak fiktif.

“Terdakwa Fransiskus Haryanto dalam kurun waktu Januari 2016 sampai dengan Desember 2017 terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya juncto setiap orang yang dengan sengaja menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan melalui PT Mutiara Permai Sejahtera, PT Teknik Catur Sukses, dan PT Yaya Guna Sukses,” kata Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Banten Sahat Dame Situmorang dalam keterangan tertulis.

Perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomoe 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

Aturan tersebut menyatakan “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”.

“Putusan pengadilan atas tindak pidana perpajakan merupakan wujud tegaknya hukum perpajakan di Indonesia,” katanya.

“Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah provinsi Banten yang akan memberikan peringatan bagi para pelaku lainnya dan juga untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN,” tutup Sahat.*