SERANG, EKBISBANTEN.COM – Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Banten.
Kegiatan yang mengangkat tema: “Penguatan strategi TPID dan TP2DD dalam rangka mendukung stabilitas harga pangan dan ekonomi keuangan digital di Provinsi Banten” tersebut dilaksanakan di Aston Serang Hotel & Convention Center pada Rabu (21/2/2024).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Ameriza M. Moesa mengungkapkan Rakorda tersebut dilaksanakan karena pihaknya melihat saat ini merupakan momentum yang tepat untuk diselenggarakan.
“Karena kita ketahui saat ini mendekati hari besar keagamaan nasional, di mana fenomena kenaikan harga cenderung meningkat. Jadi diharapkan dengan adanya rakorda ini dihasilkan beberapa policy recommendation atau rekomendasi kebijakan yang perlu diambil baik oleh TPID maupun TP2DD,” katanya.
Ameriza menuturkan, khusus terkait TPID pihaknya ingin melakukan upaya stabilisasi harga pangan di mana beberapa komoditas berpotensi naik mulai dari beras, cabai merah, bawang merah, gula pasir dan sebagainya.
“Kami mengharapkan dengan adanya rakorda ini kita dapat merumuskan suatu kebijakan bagi TPID untuk melakukan upaya-upaya yang bisa memitigasi risiko,” ujarnya.
“Salah satu contohnya, TPID bisa berinisiasi program pasar murah kemudian bisa juga diselenggarakan pasar tani yang mendekatkan produksinpangan dari pertanian ke konsumen,” sambung Ameriza.
Ia memaparkan di sisi kedua ada namanya percepatan digitalisasi daerah. Di mana pihaknya ingin mengoptimalkan penggunaan transaksi non tunai di lingkup pemerintahan.
“Karena kalau berdasarkan data yang ada di kami sebenarnya sebagian Pemda sudah punya non tunai tetapi penggunaannya belum optimal,” terangnya.
Lebih lanjut, Ameriza mengatakan transaksi non tunai pemda yang didorong berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah di mana keduanya memiliki potensi yang luas.
“Yang paling agak potensi luas adanya retribusi karena mata penerimaan Retribusi itu sangat banyak mulai dari parkir, retribusi pasar dan juga retribusi terkait dengan pariwisata,” paparnya.
“Jadi saya rasa ini bisa menjadi entry point bagi pengembangan digitalisasi daerah karena Pemerintah bisa berdiri di depan untuk mendorong digitalisasi ekosistem pengembangan ekonomi digital di daerah,” pungkas Ameriza.***
