Dua Pimpinan BPRS Cilegon Mandiri Jadi Tersangka Kasus Korupsi Fasilitas Kredit, Rugikan Negara Hingga Rp21 Miliar

61
Kejari Cilegon
Tersangka Idar Sudarmana (rompi merah) digiring oleh petugas Kejaksaan Negeri Cilegon menuju mobil tahanan. (Foto: Maulana/Ekbisbanten.com)

CILEGON, EKBISBANTEN COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon menetapkan dua pimpinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS-CM) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit tahun 2017-2021, Rabu (13/4/2022).

Kedua pimpinan BPRS Cilegon Mandiri tersebut yakni, Direktur Bisnis Idar Sudarmana (IS) dan Manager Marketing Tenny Tania (TT).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelumnya Tim Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Cilegon telah melakukan pemerikasaan terhadap saksi IS dan TT sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB.

“Dari hasil penyidikan selama ini, didapatkan bukti permulaan yang patut untuk ditetapkan dua orang tersangka pada hari ini, yaitu IS selaku Direktur Bisnis Sumber Daya Insani dan Umum tahun 2018 sampai dengan sekarang. Beliau juga menjabat komite pembiayaan pada BPRS CM,” kata Kasi Pidsus Kejari Cilegon Muhamad Ansari kepada wartawan, Rabu (13/4/2022).

Lebih lanjut, Ansari menerangkan bahwa sejak awal pembentukan BPRS-CM yang merupakan BUMD telah menerima penyertaan modal secara bertahap dari Pemkot Cilegon yang hingga kini sebesar Rp 56 Miliar lebih.

Menurutnya, sejak awal berdirinya pula BPRS- CM telah memberikan fasilitas pembiayaan pada nasabah umum yang menabung di BPRS-CM. Namun, pembiyaan tersebut juga disalurkan kepada pengurus pejabat atau karyawan BPRS-CM.

“Sejak tahun 2017 sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan kami sampai 2021 tersangka IS baik saat menjabat Manager Operasional saat itu atau yang saat sekarang menjabat selaku Direktur Bisnis Sumber Daya Insani dan Umum maupun Komite Pembiayaan,” ujarnya.

“Dan tersangka TT yang saat itu menjabat Kabag Pembiayaan maupun saat menjabat Manager Marketing dan Komite Pembiyaan secara melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangannya telah mendapatkan dan atau menerima dan atau mengeluarkan uang dari BPRS-CM melalui jasa produk pembiayaan yang dijalankan oleh BPRS-CM,” sambungnya.

Ansari menyampaikan bahwa kedua tersangka itu telah mengajukan, menerima dan menyetujui fasilitas pembiayan yang diajukan atas nama diri mereka sendiri. Bahkan, atas nama orang lain tanpa melalui prosedur yang ditetapkan.

“Kita temukan bahwa nama orang lain yang disebutkan dalam pembiayaan itu tidak mengetahui bahwa nama dan identitasnya digunakan dalam pembiayaan BPRS-CM,” jelasnya.

Masih kata Ansari, jumlah yang disalurkan melalui pembiayaan yang melawan hukum oleh kedua tersangka itu sebesar Rp 21 Miliar 257 Juta. Karena itu, pembiayaan tersebut telah membuat kredit macet dan menyebabkan kerugian negara.

“Maka hari ini kedua tersangka dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Serang, selama 20 hari. Terhitung sejak 13 April hingga 2 Mei 2022,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kasi Intel Kejari Cilegon Atik Ariyosa menambahkan, bahwa ada pembiayaan pada nasabah, namun nasabahnya tidak pernah merasa mengajukan permintaan pengajuan kredit.

“Jadi, tadi sudah jelas oleh Kasi Pidsus memang ada pembiayaan perkreditan yang tidak sesuai data,” tegasnya.

“Nasabahnya ini kerabat dekat, orangnya banyak. Karena kan nilainya juga kan banyak. Saksinya sekitar 73, dari mulai pegawai atau pun keluarga hingga pihak nasabah,” sambungnya.

Ia juga mengungkapkan, bahwa akan ada kemungkinan besar terdapat calon tersangka baru. Menurutnya, tindak pidana korupsi tidak mungkin dilakukan oleh segelintir orang.

“Sangat mungkin ada tersangka lain, siapa yang berbuat dia yang bertanggungjawab. Jadi, yang namanya korupsi kan biasanya berjamaah,” ucapnya.***