Adapun para Wakil Rakyat yang melakukan kunjungan tersebut diantaranya Ketua Fraksi PKS Juheni, Fraksi Nasdem Furtasan dan Fraksi Gerindra Encop Sopia.
Anggota DPRD Provinsi Banten sekaligus Ketua Fraksi PKS Juheni menyampaikan, banyak sekali aspirasi yang diungkapkan masyarakat khususnya untuk Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Provinsi Banten.
Ia mengatakan terdapat beberapa aspirasi yang disampaikan untuk Pemerintah Kota Serang, seperti halnya pembangunan SD Negeri di BIP, Kemudian masyarakat di sekitar Trondol, TBL, yang sering mengeluhkan terkait kemacetan yang sering terjadi di terowongan Trondol.
“Itu sudah di bahas dan nanti akan diadakannya pelebaran jalan tol yamg itu menjadi prasyarat untuk dilakukan flyover, sehingga terowongan ini di perlebar dan di tinggikan,” kata Juheni.
“Selain itu pembangunan sekolah SD di beberapa tempat yang menjadi kewenangan kota, ini sangat dinantikan oleh Masyarakat Kota Serang” tambahnya.
Lebih lanjut, Juheni mengungkapkan hasil reses tersebut disampaikan kepada Wali Kota sesuai hasil yang didapatkan di lapangan ketika turun langsung ke masyarakat yang menjadi kewenangan dari Pemkot.
“Jadi intinya hasil reses ini kami sampaikan kepada Wali Kota sesuai hasil yang kita lakukan untuk turun ke masyarakat yang menjadi kewenangan dari pemerintah Kota,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Serang Syafrudin menyampaikan bahwa hasil reses yang dilakukan oleh perwakilan DPRD Kota Serang itu merupakan hasil dari aspirasi masyarakat Kota Serang terkait pembangunan yang ada dan masalah-masalah yang terjadi di Kota Serang.
“Jadi, keluhan-keluhan warga sudah disampaikan seperti halnya, infrastruktur, pembuatan SD, Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pembangunan lain,” ungkapnya.
Ia menyebut beberapa aspirasi sudah diteruskan dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi terkait beberapa kewenangan yang berada di Pemerintah Provinsi Banten.
“Dari Pemkot Serang ini sudah mengajukan seperti halnya normalisasi kali, yang sampai terjadi banjir di Kota serang beberapa waktu lalu, karena normalisasi kali ini menjadi kewenangan Provinsi, ini belum di normalisasi, kemudian terkait dengan Median jalan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang notabene seluruhnya menjadi kewenangan Provinsi,” tutur Syafrudin.
Selain itu Pemerintah Kota Serang juga turut mengusulkan untuk diadakannya penambahan Bantuan Keuangan (Bankeu) yang diberikan kepada Pemerintah Kota Serang agar ditambah.
Hal tersebut dilakukan karena Pemerintah Kota Serang yang menjadi Ibu Kota Provinsi Banten perlu adanya banyak perubahan, baik dari Infrastruktur maupun hal lainnya.
“Terkait Bankeu, Banprov juga yang sebelumnya ini hanya 10 M ini semoga diprioritaskan untuk Kota Serang ini kami mengusulkan hingga 100 M,” pungkasnya.*
]]>
