Dorong Pendataan dan Penyaluran Bansos, Ombudsman Banten Gelar Dialog bersama Dinsos

16
Diskusi Ombudsman bersama Kepada Dinsos, Selasa (9/6).

SERANG, EKBISBANTEN.COM – Menyikapi banyaknya pengaduan terkait Bansos Covid-19 di Provinsi Banten, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten mengadakan live streaming dialog interaktif-virtual melalui akun facebook resminya bersama beberapa Kepala Dinas Sosial.

Dialog kali ini mengangkat topik seputar Pendataan dan penyaluran bantuan sosial Covid-19 di Provinsi Banten. Ungkap Eka Puspasari, Asisten Pemeriksaan Laporan pada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, saat menjadi moderator.

Eka menjelaskan, alasan tema tersebut diangkat karena Ombudsman Banten masih menerima banyak pengaduan mengenai Bansos Covid-19.

“90,6 persen dari 146 aduan yang diterima Ombudsman Banten terkait Bansos,” dalam keterangannya kepada ekbisbanten, Selasa (9/6).

Lanjut Eka, perlu ada penanganan lebih serius dari pihak-pihak terkait, khususnya Dinas Sosial yang menjadi salah satu garda terdepan program Bansos.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana menyampaikan, mengenai jenis-jenis bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak covid-19 ada beberapa sumber Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial dan Jaringan pengaman covid-19 yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

“BST tersebut disalurkan ke 6 Kota/Kabupaten dan Khusus Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan diberikan dalam bentuk paket sembako dengan nilai Rp. 600.000,- dan Dinas Sosial Provinsi Banten telah siap melakukan penyaluran sebesar Rp 97 M dengan sasaran 181.349 KK,“ ujar Nurhana.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang ujat Sudrajat menguraikan kriteria penerima bantuan bagi warga yang terdampak covid-19 yaitu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Tangerang tanggal 13 April tahun 2020 mengenai masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial.

“Untuk Kriterianya yaitu masyarakat miskin, pekerja informal seperti pedagang keliling maupun pedagang kecil, pengemudi ojek, buruh harian lepas, pengemudi angkutan umum, petani, penggarap, nelayan, penjual jasa dan penyandang disabilitas” Tutur Ujat Sudrajat.

Ia menambahkan, bansos dibagi menjadi dua yaitu bantuan tunai dan nontunai, sama seperti di kabupaten/kota lainnya.

“Bantuan tersebut (ada yang) berasal dari APBN, APBD Provinsi Banten, APBD Kabupaten Tangerang dan APB-Desa. APBDesa dipergunakan apabila dana dari APBD yang lainnya tidak mencukupi ataupun masyarakat belum terdata,” Ujat menambahkan.

Ujat juga mengemukakan bawah bagi warga yang berdomisili di Kabupaten Tangerang namun bukan merupakan warga Kabupaten Tangerang tetap menerima bantuan.

“Ini sudah dialokasikan melalui APBD Kabupaten Tangerang. Masyarakat tinggal mengurus surat keterangan dari desa maupun kelurahan setempat,” Tegasnya.

Dalam dialog, Ombudsman Banten mendorong agar Dinas Sosial membuka dan mempublikasikan kanal pengaduan bagi publik. Hal ini bertujuan agar mayarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau membutuhkan informasi dapat segera terlayani.

Pada kesempatan itu, masing-masing narasumber mengungkapkan saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Antara lain untuk menyampaikan kebutuhan informasi, klarifikasi, keluhan jumlah dan kualitas bantuan, termasuk apabila masyarakat menemukan indikasi atau bukti terkait pemotongan bantuan sosial oleh oknum aparat setempat.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Dedy Irsan, mengatakan bahwa dialog yang digelar hari ini diperlukan mengingat pengaduan masyarakat yang diterima Ombudsman Banten mayoritas berkaitan dengan pendataan bansos.

Oleh karenanya, menurut Dedy, sangat penting adanya upaya untuk menyampaikan data dav informasi kepada publik secara optimal serta mendorong keterbukaan agar bisa meminimalisir potensi penyimpangan yang terjadi di lapangan.

“Pemerintah Daerah sebaiknya tidak alergi terhadap laporan atau pengaduan masyarakat. Jadikan hal itu sebagai bahan atau input bagi pemerintah untuk meningkatkan dan atau melakukan perbaikan pelayanan publik,” Tandas Dedy.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten membuka posko pengaduan daring covid – 19 melalui nomor whatsapp centre Ombudsman Banten di nomor 081-1127-3737 atau menelepon ke 0254-7913737.