SERANG, EKBISBANTEN.COM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Banten mencatat realisasi pendapatan negara di Banten hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp107,66 Triliun atau 58,26 persen dari target. Sementara, realiasi belanja negara tercatat hanya sebesar Rp15,56 triliun.
Demikian terungkap apada Konferensi Pers APBN Regional Banten Periode sampai dengan 31 Juli 2024, Senin, 19 Agustus 2024.
“Secara keseluruhan, total realisasi pendapatan sampai dengan 31 Juli 2024 telah mencapai 58,26 persen dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 12,39% year on year,” kata Suska.
BACA: Per Juli 2024, Penerimaan Pajak di Banten Tembus Rp44,95 Triliun
Turut hadir pada acara tersebut, Kepala Kanwil DJP Banten Cucu Supriatna, Kepala Kanwil DJBC Banten Rahmat Subagio, Kepala Kanwil DJKN Banten Djanurindro W, Akademisi Untirta Hady Sutjipto, Dosen PKN STAN M. Heru Akhmadi
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Suska mengatakan, secara umum realisasi pendapatan APBN regional Banten sampai dengan 31Juli 2024 berkinerja sangat baik.
Tercatat, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 58,70 persen dari target, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai 53,90 persen dari target dan realisasi PNBP telah mencapai 86,35 persen dari target.
BACA: Kanwil DJP Banten Raih Penghargaan Dari Bupati Serang
Lebih lanjut Suska menyampaikan, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Juli2024 tetap terjaga dan mengalami pertumbuhan positif, dengan realisasi telah mencapai Rp950,7 miliar atau 86,40% dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 10,02 persen year on year.
“Kinerja PNPB ini ditopang oleh Pendapatan Pelayanan Pertanahan, Jasa Kepelabuhanan,Pendapatan Paspor, Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit,” katanya.
Selanjutnya, dari sisi belanja negara sampai dengan 31 Juli 2024 terealisasi sebesar Rp15,56 triliun atau 55,39 persen dari pagu dan mengalami pertumbuhan sebesar 6,39 persen (yoy).
Kontribusi realisasi belanja negara terbesar berasal dari belanja TKD sebesar Rp10,14 triliun, kemudian belanja K/L sebesar Rp5,41 triliun.Untuk seluruh jenis Belanja K/L di Provinsi Banten sampai dengan 31 Juli 2024 mengalami pertumbuhan positif, kecuali belanja modal yang mengalami kontraksi sebesar 27,10 persen.
“Hal ini disebabkan karena terdapat penurunan pagu belanja modal yang cukup signifikan untuk tahun 2024 pada satker tertentu,” katanya.
Terkait hibah, total pendapatan hibah yang diterima oleh satuan kerja vertikal sampai dengan 31Juli 2024 sebanyak 42 hibah dengan total nilai sebesar Rp108,29 miliar.
Hibah tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pemilihan kepala daerah dan pencapaian Program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNSuska menjelaskan, Kinerja penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Juli 2024telah tersalurkan sebesar Rp10,14 triliun atau 57,33 persen dari total alokasi TKD dan tumbuh sebesar 2,62 persen.
Secara umum untuk semua jenis TKD mengalami pertumbuhan positif, kecuali jenis TKD DAK Fisik yang mengalami kontraksi sebesar 9,80 persen dan DAK Non Fisik juga mengalami kontraksi sebesar 30,50 persen.
“Untuk DAK Fisik, disebabkan masih dilakukan proses lelang dan terdapat kendala pemenuhan persyaratan pelaksanaan DAK Fisik pada bidang tertentu,” pungkaanya.***
