DJP Banten Raup PPh Rp136 Miliar dari Tax Amnest Jilid II

16
Kepala Kanwil DJP Banten Dionysius Lucas Hendrawan. (Foto: Ismatullah / Ekbisbanten.com)

SERANG,  EKBISBANTEN.COM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) banten mencatat bahwa sudah terdapat 1.306 wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela atau PPS (tax amenesty) hingga 6 April 2022.

Dari 1.306 wajib pajak peserta PPS itu nilai pajak penghasilan atau PPh yang diperoleh sudah mencapai Rp136 miliar.

“Sampai sekarang meman untuk Banten masih sedikit yang mengikuti (PPS-red). Yang sudah mengikuti sekitar 1.306 wajib pajak dengan nilai PPh Rp136 miliar,” ujar Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Banten Sahat Dame Situmorang kepada Ekbisbanten.com, kamerin.

Ia mengatakan, dengan perolehan PPh Rp136 itu, hingga kini Ditjen Pajak terus mengajak wajib pajak untuk memanfaatkan program PPS .

“Sosialisasi yang kita lakukan hampir kepada semua pihak, terutama yang kita harapkan bisa menjadi peserta program PPS ini, seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan turunan-turunannya dan organisasi Reals Estate Indonesia (RE),” katanya.

“Kemudian kepada pengusaha-pengusaha professional, seperti akuntan public, tenaga kesehatan, termasuk beberapa bank juga sudah kita sosialisasikan, terutama yang memimiki nasabah prioritas. Ini yang lagi terus kita follow up supaya mereka mau mengikuti PPS,” sambung Sahat.

Masih kata Sahat, penyampaian kewajiban perpajakan melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berlaku selama 6 bulan, dimulai pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022 dengan dua kebijakan.

Kebijakan pertama ditujukan bagi wajib pajak yang belum mengungkapkan harta yang diperoleh sebelum Desember 2015.

Adapun ntuk tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan adalah 8 persen untuk harta Luar Negeri (LN) repatriasi dan harta deklarasi Dalam Negeri (DN), 11 persen untuk deklarasi LN dan 6 persen untuk harta LN repatriasi dan harta DN yang diinvestasikan pada SBN/hilirisasi/Renewable Energy.

Kebijakan kedua ditujukan bagi wajib pajak yang belum mengungkapkan harta yang diperoleh pada 2016-2020 dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan 2020.

Untuk tarif PPh yang dikenakan adalah 14 persen harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN, 18 persen untuk deklarasi LN dan 12 persen untuk harta LN repatriasi dan harta DN yang diinvestasikan pada SBN/hilirisasi/Renewable Energy.***