Dinilai Bisa Kurangi Penggunakaan Fosil untuk BBM, PB HMI Kritisi Projek B30

18
Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Ekonomi Pembangunan Andi Rante. Dok/istimewa

EKBISBANTEN.COM – Pemerintah mencanangkan sebuah program untuk mengurangi penggunaan fosil dalam produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga dipilihlah Kelapa Sawit sebagai salah satu bahan bakunya. Project tersebut adalah B30 dan mungkin terus akan dikembangkan hingga B100.

Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Ekonomi Pembangunan Andi Rante mengatakan, project ini memang mampu menaikkan nilai jual kelapa sawit.

“Tetapi disisi lain pemerintah lupa bahwa minyak kelapa sawit adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat berupa minyak goreng,” katanya saat diwawancarai melalui akun whatsAppnya Rabu, (16/03/2022).

Perlu diketahui B30 adalah pencampuran antara bahan bakar diesel atau solar dengan FattyAcid Methyl Ester (FAME). Komposisinya yaitu 70 persen solar dan 30 persen FAME. FAME ini didapatkan dari kelapa sawit, Kelapa sawit yang diolah menjadi FAME, yaitu bahan bakar nabati.

Menurutnya pengadaan Project B30 itu seharusnya dikalkulasi sedemikian rupa, agar ketersediaan pasokan minyak goreng tidak terganggu sebab bahan bakunya sama-sama menggunakan kelapa sawit.

“Beberapa hari kedepan akan memasuki Bulan Suci Ramadhan, Musim kenaikan harga Sembako menjadi tradisi. Kebutuhan akan sembako yang salah satunya adalah minyak goreng pasti akan meningkat tajam. Hitungan ini yang mungkin tidak terkalkulasi baik oleh Pemerintah sebelum membuat program atau kebijakan,” tuturnya.

Ia juga menegaskan untuk mengatasi ini , pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan melakukan intervensi pasar melalui Permendag No 6/2022 dimana penerapan Permendag ini menaikkan HET seperti minyak goreng curah dari Rp11.000/liter menjadi Rp11.500/liter. Kemudian terakhir pemerintah akan memberikan subsidi untuk minyak goreng dipasaran sehingga harga menjadi Rp14.000/liter. Dan untuk minyak goreng kemasan akan menyesuaikan dengan nilai keekonomiannya.

Dalam kondisi harga yang fluktuatif misalnya minyak goreng, walaupun telah turun tapi masih jauh dari HET yang ditetapkan oleh Pemerintah.

“Sudah hampir 3 bulan harga saat ini dilapangan kisaran antara Rp 18.000/liter – Rp 20.000/Liter dari HET yang ditetapkan oleh Pemerintah sebesar Rp 11.500/Liter untuk minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500/liter, minyak goreng kemasan premium Rp 14.000/liter sesuai Permendag No 06 Tahun 2022 Tentang Harga Eceran Tertinggi Untuk Minyak Sawit,” tegas ketua bidang ekonomi pembangunan PB HMI.

adapun menurut keterangan produsen, mereka menaikkan harga akibat penyesuaian harga CPO di pasar dunia yang juga mengalami kenaikan. Pemerintah menggelontorkan kas negara sebesar Rp 3,6 triliun untuk subsidi harga minyak goreng melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan kelapa Sawit (BPDPKS) dibawah dirjen perbendaharaan Kemenkeu RI.

Melalui Kemendag, dana tersebut untuk  penyediaan 1,2 Milyar Liter minyak subsidi dengan harga Rp 14.000/Liter berlaku 6 bulan kedepan dan akan diperpanjang jika kondisi belum stabil.

“Minyak goreng subsidi ini akan dipasarkan di pasar tradisional, pasar modern maupun e-commerce. Cuman faktanya dilapangan Pemerintah terkesan memprioritaskan dan mendahulukan distribusi minyak goreng murah malah dominan ke ritel modern” pungkasnya.

Perlu diketahui Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali meningkatkan kewajiban bagi produsen minyak kelapa sawit mentah (CPO) untuk memasok kebutuhan minyak goreng di dalam negeri (domestic market obligation/DMO) menjadi 30 persen.

Dimana sebelumnya kewajiban ini hanya sebesar 20 persen. Peraturan yang baru nantinya mewajibkan DMO ini naik dari 20 persen menjadi 30 persen. Menurut Pemerintah, kebijakan tersebut merupakan bentuk wujud keadilan yang dihadirkan pemerintah untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mendapat harga minyak goreng yang terjangkau.

Dengan begitu, produsen CPO akan diwajibkan untuk memasok produk minyak goreng hingga 30 persen dari total kapasitas ekspor setiap perusahaan.

Sebelumnya, pemerintah sudah memberlakukan kewajiban DMO bagi produsen minyak goreng sejak 14 Februari hingga 8 Maret 2022. Kemendag mengklaim kebijakan tersebut dapat memasok CPO hingga 110.004 ton dan RBD palm olein 463.886 ton.

Menurut Pemerintah dari jumlah tersebut, sebanyak 415.787 ton minyak hasil DMO telah disalurkan dalam bentuk minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan.

Menurut kami, berbagai kebijakan pemerintah terkait kelangkaan dan mahalnya harga sembako khususnya minyak goreng dipasaran ini terkesan terburu buru dengan dalil keadilan bagi masyarakat sebagai konsumen dengan memperketat kebijakan bagi para produsen.

“Dalam mata rantai ekonomi, Dari Produsen hingga ke Konsumen seakan-akan pemerintah lupa bahwa ada alur distribusi, nah dialur distribusi ini banyak pengusaha yang bertindak sebagai distributor sampai ke pedagang. Jadi ada 2 rantai yang menurut kami belum dipantau dan belum terkena pengawasan dan kebijakan dari pemerintah perihal langkah Pemerintah dalam mengatasi masalah minyak goreng ini yakni Distributor dan Pedagang,” tegas Andi Rante.

“Kami dari PB HMI meminta agar pemerintah sebagai pengambil kebijakan serta Aparat Terkait Khususnya TNI Polri sebagai aparat pengawasan untuk menyisir dari Hulu hingga Hilir dalam mencari penyebab dan memutus serta mencari solusi dari permasalahannya jika memang ingin serius dalam memutus mata rantai yang jadi penyebab. Selain itu, dalam mengambil kebijakan, pemerintah harus melibatkan semua komponen mulai dari produsen hingga ke konsumen dalam mencari solusi agar dalam pengambilan kebijakan tidak ada yang merasa dirugikan sendiri dan diuntungkan sendiri. Pemerintah harus bekerja cepat , terukur, adil dan tegas,” tutupnya. ***