SERANG, EKBISBANTEN.COM – Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan hampir setengah miliar untuk pengadaan tempat tidur dan Rp1 miliar untuk pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih.
Rencana tersebut mendapat tentangan dan kritik dari berbagai elemen masyarakat di Banten.
Menanggapi hal itu, Calon Gubernur terpilih Andra Soni mengaku menolak pakaian dinas hingga tempat tidur yang dianggarkan Pemerintah Provinsi Banten untuk keperluannya nanti saat bertugas.
Hal itu disampaikan Andra kepada wartawan dalam keterangannya, pada Selasa, (18/2/2024).
“Saya dan Pak Dimyati pakai pakaian yang dijahit sendiri untuk pelantikan. Dan tidak akan melaksanakan pembelanjaan untuk furniture rumah dinas,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Banten ini juga akan menggunakan rumah dinas dengan fasilitas yang sudah ada sebelumnya.
“Kemudian setelah resmi dilantik saya akan memberikan arahan kepada dinas terkait untuk melakukan evaluasi atas keperluan gubernur yang telah dianggarkan sebelumnya di mana anggaran telah ditetapkan sebelum Gubernur Banten terpilih. Dan setelah terpilih saya memilih untuk tidak menggunakan anggaran tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menjelaskan, semenjak munculnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, pihaknya berencana untuk membatalkannya.
“Yang ditayangkan di RUP yang terdapat dalam DPA belum tentu direalisasikan apalagi kita semua sama mengetahui sedang melakukan beberapa efisiensi dan rasionalisasi sesuai Inpres 1 Tahun 2025,” jelasnya.
Pada pelaksanaannya kata Rina, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih untuk pengadaan pakaian, meubel, air serta peralatan lainnya tidak akan membebani anggaran.
“Pemprov pun merencanakan menganggarkan melaksanakan sesuai norma aturan penyiapan sarpas kdh wkdh, namun arahan jelas dan konkrit dari gubernur terpilih Bapak Andra menyatakan bahwa beliau tidak akan membebani APBD dan menyediakan semua pakaian-pakaian dengan biaya sendiri,” tandasnya.*
