Selasa, 17 September 2024
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Dewan Soroti Pendapatan dan PAD Cilegon yang Turun

Budiman

| Rabu, 7 Agustus 2024

| 12:52 WIB

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon Aam Amarulloh saat ditemui di kantornya, Selasa (7/8/2024). Foto: Budiman Ekbisbanten.com.

CILEGON, EKBISBANTEN.COM-Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon Aam Amarulloh menyoroti turunnya jumlah pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Semester I 2024.

Ia juga menyoroti turunnya proyeksi target dalam Kebijakan Umum Anggaran/Perioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2025.

Ia menuturkan, sebelumnya PAD diusulkan oleh pihak Pemkot Cilegon dalam target RKPD tahun 2025 sebesar Rp 1,18 triliun. Namun hal itu sempat mendapatkan penolakan dari dirinya hingga akhirnya disepakati PAD Kota Cilegon bertambah Rp 7 miliar menjadi Rp 1,19 triliun.

Bahkan dalam rapat pembahasan KUA/PPAS TA 2025 yang alot, kata Aam, sempat diskor beberapa kali agar seluruh SKPD Kota Cilegon dapat menambah PAD yang akan dituangkan dalam KUA/PPAS TA 2025.

“Dari tawaran mereka (PAD Pemkot Cilegon-red) turun, nah kita ga terima kan kalau PAD malah turun kan ga bagus. Dimana-mana juga ga ada cerita turun, naik terus,” katanya saat ditemui sebelum Rapat Paripurna DPRD, kemarin.

Usai sempat diskor beberapa kali, lanjutnya, akhirnya disepakati dalam rapat gabungan terdapat penambahan PAD sebesar Rp 7 miliar yang dimasukan dalam PAD TA 2025.

“Kemarin yang Rp 7 miliar tambahan dapat memaksa itu mah bukan mereka yang mau. Sampai di skor kemarin itu diskor dulu. Ayo berunding pokoknya harus nambah gitu,” ungkapnya.

BACA: Belum Capai Target, Proyeksi PAD dan Pendapatan Kota Cilegon Turun

Aam menambahkan, menaikan PAD untuk KUA/PPAS TA 2025 bukan tanpa alasan. Keputusan itu berdasarkan kalkulasi yang rasional dari penilaian Banggar.

Hal itu salah satunya dapat terlihat dari berbagai aspek, terutama meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan BUMD yang meningkat di Kota Cilegon.

Misalnya pada tahun 2021, salah satu BUMD Kota Baja PT Putra Cilegon Mandiri (PCM) telah melayani pemanduan 300 kapal per bulannya serta mampu menyumbang PAD Rp 7 miliar.

Kemudian tahun ini mampu melayani 1.100 kapal setiap bulannya, meningkat lebih dari tiga kali lipat dari beberapa tahun lalu. Sejalan dengan itu, maka seharusnya PAD yang diberikan pada Pemkot Cilegon meningkat lebih dari tiga kali lipat.

“Mereka hanya mampu Rp 12 miliar awalnya, dipaksa sama kita,
saya bilang kalau kemarin nyumbang Rp 6,7 miliar ya sekarang harusnya 3 kali lipat, hampir Rp 21 miliar, kenapa hanya Rp 12 miliar?,” jelasnya.

BUMD lainnya, PDAM Cilegon Mandiri (CM) juga tak luput dari sorotannya. Ia juga mendesak agar Perusahaan Daerah Air tersebut menyetor PAD lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

“Saya tanya lagi Perumda CM, tahun ini Rp 4 miliar, tahun depan Rp 4,2 miliar, berarti naik Rp 200 juta. Saya tanya dapat royalti ga dari PT Krakatau Tirta Industri (KTI), mereka jawab dapat dalam bentuk air. Kalau diuangkan bentuk air itu Rp 4,5 miliar, dari PT KTI saja royalti itu sudah lebih masuk ke PAD,” terangnya.

“Berarti kan setor ke PAD bukan Rp 4,2 miliar, harusnya sudah Rp 8 miliar. Terus Rp 4,5 miliar dari PT KTI royalti ini nambahnya cuma Rp 200 juta, saya paksa lagi, nambahnya cuma Rp 150 juta, haduh. Saya cecar itu sampai kemarin saat rapat Dirutnya ga bisa ngomong,” sambung Politisi PKS itu.

Terakhir, Aam juga menyoroti terkait bonus yang diberikan kepada OPD penghasil yang dicairkan ketika memenuhi target PAD. Hal ini, kata dia, membuat para OPD penghasil memasang target yang kecil agar bisa terealisasi 100 persen dari target yang ada.

“Ketika mencapai target, maka bonus mereka akan cair, tapi kalau tidak tercapai maka bonusnya tidak cair. Makanya OPD penghasil membuat target sekecil mungkin agar PAD nya tercapai dan bonusnya mereka terima,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon Abdul Ghoffar juga sempat menyoroti turunnya PAD Kota Baja itu. Ia bilang, belum optimalnya pajak daerah menjadi penyebab turunnya PAD Kota Cilegon semester tahun ini.

“Kemarin kan alasannya karena Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak terlaksana, harusnya ada transaksi ternyata tidak jadi, berarti cara memprediksi atau merencanakan potensi pendapatan itu gak pas gak tepat,” ujarnya.

Terpisah, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengklaim penurunan target PAD tersebut merupakan bentuk mengoptimalkan anggaran demi kepentingan masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan setiap aspek anggaran demi kepentingan masyarakat Cilegon,” katanya

Editor :Rizal Fauzi

Bagikan Artikel

Terpopuler_______

Scroll to Top