BLT Dana Desa di Kabupaten Serang Belum Bisa Cair

265

SERANG, EKBISBANTEN.COM – Batuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (BLTDD) bagi warga terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Serang hingga kini belum bisa dicairkan.

Padahal, berdasarkan instruksi Presiden Jokowi, BLT Dana Desa tersebut mestinya cair di akhir April atau awal Mei.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto mengatakan, untuk saat ini BLT tahap satu atau BLT Dana Desa belum dapat disalurkan lantaran masih ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Setelah masuk ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) baru nantinya dana tersebut masuk ke kas desa,” katanya kepada wartawan saat menuju Pendopo Bupati Serang, Selasa (5/5).

“BPKAD hanya perlu mengupload data tersebut ke aplikasi Om Span dan menunggu verifikasi dari KPPN,” sambung Rudy.

Rudy mengatakan, untuk pendataan penerima BLT Dana Desa tersebut akan dilakukan setelah adanya perubahan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Kata dia, desa tersebut harus melakukan pendataan terlebih dahulu setelah itu data tersebut diverifikasi melalui musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat.

“Baik RT, RW, Binmas, dan BPBD untuk membicarakan dana desa yang nantinya akan dijadikan bahan diskusi untuk menentukan siapa yang layak untuk menerima bantuan tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Serang, Fairu Zabadi mengatakan ia membantah bahwa BLTDD tertahan di BPKAD karena kata dia, BPKAD mengurusi tentang aset sementara mengenai dana BLTDD. Kata dia, yang menangani dana tersebut adanya di Perbendaharaan.

“Pihak DPMD itu selalu ke BPKAD. Akan tetap BPKAD tidak bisa masuk ke Om Span,” katanya.

Untuk diketahui, Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi Om-Span) merupakan aplikasi yang digunakan untuk memantau transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

Zubadi menuturkan, jika BPKAD dapat masuk ke Om Span maka harus ada perubahan pada Keputusan Menteri Kuangan (KMK) Nomor 440.

“Harus tunggu ada perubahan terlebih dahulu, DPMD Kabupaten Serang harus mengacu kepada peraturan KMK 205 yang sudah mengalami perubahan menjadi KMK 105″, tukasnya. (Red/raden)