Facebook Youtube Tiktok Instagram

BPJS Ketenagakerjaan

Ketua DPRD Cilegon Dukung Penuh Pekerja Rentan Tercover BPJS Ketenagakerjaan

Tinggalkan Komentar / Finansial /

CILEGON, EKBISBANTEN.COM – Ketua DPRD Cilegon Isro Mi’roj mendukung penuh Pemkot Cilegon mendaftarkan pekerja rentan di wilayahnya dalam program BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. “Kalau saya baca tadi terkait pekerja rentan seperti nelayan, petani atau marbot masjid sesungguhnya itu program yang bagus. Kalau dimungkinkan untuk dilaksanakan ya laksanakan. Kita sih selagi kepentingannya untuk masyarakat kita […]

Ketua DPRD Cilegon Dukung Penuh Pekerja Rentan Tercover BPJS Ketenagakerjaan Read More »

Pemkot Cilegon Belum Alokasikan Anggaran Jaminan Sosial Untuk Pekerja Rentan

Tinggalkan Komentar / Ekonomi /

CILEGON, EKBISBANTEN.COM – Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mengungkapkan, untuk saat ini Pemkot Cilegon belum siap mendaftarkan pekerja rentan dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Alasannya, Pemkot Cilegon belum memiliki alokasi anggaran yang memadai untuk mengcover program asuransi wajib dari Negara tersebut. “Belum kayanya ya, (sekarang) masih BPJS (Kesehatan) umum saja. (Karena) BPJS umum kita

Pemkot Cilegon Belum Alokasikan Anggaran Jaminan Sosial Untuk Pekerja Rentan Read More »

Pemkot Cilegon Diminta Beri BPJS Ketenagakerjaan ke Pekerja Rentan

Tinggalkan Komentar / Finansial, Head Line /

CILEGON, EKBISBANTEN.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memberikan perlindungan jaminan sosial untuk para pekerja rentan. Pekerja rentan merupakan pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, dan berpenghasilan sangat minim, serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata, seperti petani,

Pemkot Cilegon Diminta Beri BPJS Ketenagakerjaan ke Pekerja Rentan Read More »

Nunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan di Cilegon Siap-Siap Kena Sanksi

Tinggalkan Komentar / Finansial /

CILEGON,EKBISBANTEN.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cilegon tidak segan-segan akan memberikan sanksi kepada setiap perusahaan yang membandel untuk membayar iuran. Hal itu diungkapkan langsung Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) BPJS Ketenagakerjaan Kota Cilegon Hary Dwi Marwoko. “Perusahaan yang membandel untuk membayar iuran akan kena sanksi denda, yang paling berat itu pencabutan izin perusahaan,”

Nunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan di Cilegon Siap-Siap Kena Sanksi Read More »

2021, BPJS Ketenagakerjaan Cilegon Targetkan Iuran Rp 145 Miliar

Tinggalkan Komentar / Finansial /

CILEGON,EKBISBANTEN.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cilegon menargetkan iuran kepesertaan mencapai Rp 145 Miliar. Hal itu diungkapkan langsung Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) BPJS Ketenagakerjaan Kota Cilegon Hary Dwi Marwoko. “Di tahun 2021 kita targetkan iuran itu sebesar Rp 145 miliar kalau untuk peserta aktifnya sebanyak 38 ribu, target ini kita sudah serahkan

2021, BPJS Ketenagakerjaan Cilegon Targetkan Iuran Rp 145 Miliar Read More »

Ribuan Honorer di Pemkot Cilegon Belum Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Tinggalkan Komentar / Finansial /

CILEGON, EKBISBANTEN.COM – Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) BPJS Ketenagakerjaan Cilegon Hary Dwi Marwoko menyebutkan, ribuan tenaga honorer di Lingkungan Pemkot Cilegon belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hary menjelaskan, alasan Pemkot Cilegon tidak mendaftarkan ribuan tenaga honorer karena pemerintah lebih menitik fokuskan kepada pegawai yang mempunyai risiko kerja tinggi. Oleh karena itu, pegawai yang

Ribuan Honorer di Pemkot Cilegon Belum Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Read More »

Ombusman RI Minta BPJS Ketenagakerjaan Prioritaskan Kepesertaan

Tinggalkan Komentar / Finansial /

JAKARTA, EKBISBANTEN.COM – Implementasi Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapat kritik dari masyarakat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kerap dikritik dalam implementasi Inpres tersebut. Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan kepada 26 kementerian/lembaga guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk

Ombusman RI Minta BPJS Ketenagakerjaan Prioritaskan Kepesertaan Read More »

Scroll to Top