SERANG, EKBISBANTEN.COM – Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas) Banten melontarkan kritik terhadap kinerja Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Wakil Bupati Najib Hamas terkait sejumlah persoalan di Kabupaten Serang.
Mulai dari persoalan ekonomi, pengangguran, pengelolaan sampah, hingga pelayanan publik dinilai tidak ditangani secara optimal.
Ketua Pengurus Pusat Hamas Banten, Irhamullah, menyoroti program “gerebek sampah” yang sempat dilakukan oleh Bupati Serang di Desa Cikande Permai tidak lama setelah dilantik. Menurutnya, program tersebut hanya bersifat seremonial dan tidak berkelanjutan.
“Kami berharap Bupati menindaklanjuti program gerebek sampah di 29 kecamatan dan 326 desa. Namun kenyataannya, program tersebut mangkrak,” kata Irham kepada jurnalis Ekbisbanten.com, Rabu (10/6/2025).
Irham juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan yang tidak berdampak nyata.
“Jangan sampai agenda tersebut hanya menjadi seremoni yang menghabiskan APBD. Kami melihat ada beberapa kegiatan Bupati yang justru terkesan pemborosan, karena tidak berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Pengangguran dan Investasi Industri
Masalah pengangguran juga menjadi sorotan. Menurut Irham, Kabupaten Serang masih menyumbang angka pengangguran tertinggi di Banten, sementara kejelasan arah investasi industri belum terlihat, baik di wilayah Serang Timur maupun Serang Barat.
“Ini menunjukkan ketidakseriusan Bupati Zakiyah dan Wakil Bupati Najib dalam mengatasi persoalan pengangguran yang dihadapi masyarakat,” kata Irham.
Kawasan Wisata Jadi Zona Industri
Hamas Banten juga menyoroti penetapan kawasan wisata Anyer sebagai zona industri maritim melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serang. Irham menyebut, kebijakan ini bertentangan dengan potensi wisata pantai yang selama ini menjadi andalan Serang Barat.
“Saat ini sudah banyak lahan di Anyer yang dipatok oleh PT Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI). Ironisnya, proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dilakukan tanpa keterbukaan kepada publik,” paparnya.
Pelayanan Dasar Dinilai Buruk
Selain itu, Hamas juga menilai pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan masalah pelayanan dasar yang menyangkut pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan rakyat, hingga ketertiban umum.
“Pelayanan dasar ini seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah, namun hingga kini belum ada penyelesaian yang memadai,” ujar Irham.
Tuntutan Hamas Banten
Atas dasar tersebut, Hamas Banten menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Serang:
- Segera menyelesaikan permasalahan pelayanan dasar masyarakat di Kabupaten Serang.
- Merealisasikan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA).
- Meninjau ulang Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang.
- Menolak pembangunan kawasan industri PT KSI di wilayah Anyer.
- Melakukan reformasi birokrasi yang adil dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Government).*
