SERANG, EKBISBANTEN.COM – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kabupaten Serang pada Rabu (8/10/2025), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang menyoroti lambannya realisasi pembangunan pusat pemerintahan (Puspemkab) dan pusat kota yang telah lama direncanakan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas, mengatakan hingga kini belum ada kejelasan mengenai lokasi maupun progres nyata pembangunan dua proyek strategis tersebut.
“Pembangunan di Kabupaten Serang ini luar biasa, tapi harus lebih ditingkatkan. Sampai hari ini kalau kita ditanya mana pusat kota Serang dan Puspemkab, jawabannya belum ada,” katanya, Selasa (7/10/2025).
Anas menilai Kabupaten Serang saat ini ibarat “rumah besar tanpa ruang tamu” karena belum memiliki pusat kota dan pusat pemerintahan yang menjadi identitas daerah.
Menurutnya, keberadaan pusat kota dan Puspemkab tidak hanya berfungsi sebagai simbol, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Kalau ada pusat kota dan Puspemkab, akan tumbuh ekonomi baru di sekitarnya. Ini bukan sekadar infrastruktur, tapi juga identitas daerah,” ujarnya.
Selain menyoroti pembangunan fisik, Anas juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih serius menangani persoalan sosial yang masih membelit masyarakat, seperti tingginya angka pengangguran dan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
“Serang termasuk daerah dengan suplai pengangguran tertinggi di Banten. Ini ironis, kita lumbung padi tapi warganya banyak yang tidak punya pekerjaan,” jelasnya.
Ia juga mengaku menerima banyak laporan soal dugaan pungli dalam penerimaan tenaga kerja. “Banyak laporan, masuk kerja harus bayar. Ini harus diberantas. Saya dengar sudah ada Satgas jual-beli lowongan kerja, tapi efektivitasnya perlu diuji,” ucap Anas.
Ia menambahkan, penanganan sampah dan limbah di Kabupaten Serang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Hingga kini, daerah tersebut belum memiliki tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) permanen.
“Ini darurat. Tahun ini harus bisa direalisasikan. Kita tidak bisa bicara kabupaten layak huni kalau urusan sampah saja belum tuntas,” ujarnya.
Selain itu, Anas meminta Pemkab Serang memperketat pengawasan terhadap pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kawasan industri.
“Pemerintah harus tegas awasi industri agar tak membuang limbah sembarangan. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” tegasnya.
Anas juga mendorong Pemkab Serang agar memiliki arah pembangunan yang lebih fokus dan berbasis potensi wilayah. Ia mencontohkan, kawasan Cikande dan Kragilan bisa difokuskan untuk industri, Anyer untuk pariwisata, dan Pontang untuk pertanian.
“Kalau pembangunan menyebar ke semua arah tanpa prioritas, hasilnya tidak akan maksimal,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Anas menyinggung visi daerah “Serang Bahagia” yang selama ini digaungkan pemerintah daerah.
“Bahagia itu bukan di spanduk atau baliho. Bahagia itu ketika rakyat mudah cari kerja, urus KTP cepat, dan akses layanan publik gampang. Kalau itu terwujud, baru layak disebut Serang Bahagia,” pungkasnya.***
