SERANG, EKBISBANTEN.COM — Anggota DPRD Provinsi Banten, Muhsinin, mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran BPJS kesehatan sebesar Rp19 miliar dan anggaran publikasi media senilai Rp7 miliar dalam APBD Perubahan 2024. Ia menilai langkah efisiensi tersebut tidak tepat sasaran.
Menurut Muhsinin, efisiensi seharusnya dilakukan dengan pengurangan persentase, bukan menghapus total pos anggaran.
“Kalau efisiensi ya jangan semuanya dihapus. Minimal dikurangi 30 persen, jangan langsung dihilangkan. Kalau dihapus berarti tidak mau ajak mitra kerja sama,” katanya dalam diskusi di Sekretariat Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, KP3B, pada Selasa (16/9).
Muhsinin menegaskan peran media penting dalam pembangunan daerah, karena menjadi saluran utama penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat. Ia juga berjanji memperjuangkan kembali pos anggaran publikasi pada pembahasan APBD tahun depan.
Terkait pemangkasan anggaran BPJS, ia menyebut kebijakan tersebut justru merugikan masyarakat miskin.
“Seharusnya anggaran kesehatan jangan dipotong. Banyak warga Pandeglang dan Lebak kesulitan berobat karena kuota kepesertaan turun 50 persen, dari satu juta jiwa menjadi hanya 500 ribu jiwa,” ujarnya.
Muhsinin mendorong evaluasi program efisiensi dengan menyisir kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Ia mencontohkan program makanan bergizi senilai Rp10 ribu per porsi yang dinilai tidak realistis.
“Lebih baik anggarannya dialihkan untuk masyarakat miskin. Kalau makanan bergizi Rp10 ribu, mana ada yang benar-benar bergizi? Mending untuk yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Selain itu, ia juga mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang dinilai terlalu mengintervensi anggaran daerah. “Otonomi daerah jadi mandul. Jangan semua visi-misi presiden dipaksakan masuk ke APBD daerah. Wakil rakyat harus berani bersuara,” pungkasnya.***
