Jamkrida Banten Unit Usaha Syariah Raih Peringkat Tertinggi BPRS Award 2025

- Senin, 11 Agustus 2025

| 16:36 WIB

Jamkrida Banten
(FOTO: DOK. JAMKRIDA BANTEN).

EKBISBANTEN.COM – PT Jamkrida Banten Unit Usaha Syariah (UUS) meraih penghargaan bergengsi pada ajang BPR Syariah (BPRS) Award 2025 yang digelar Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Indonesia (Himbarsi) di Bandung, Kamis (7/8/2025) malam.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Banten ini berhasil meraih peringkat 1 kategori Kemitraan BPR Syariah dengan Penjaminan Syariah, mengungguli sejumlah kandidat dari berbagai daerah di Indonesia.

Penghargaan diserahkan langsung kepada Direktur PT Jamkrida Banten, Nizar, disaksikan Kepala Divisi Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Banten, Asep Wahyu.

“Jamkrida Banten sebagai perusahaan penjaminan kredit milik Pemprov Banten yang memiliki unit bisnis syariah mendapatkan penghargaan untuk kategori kemitraan dengan asuransi atau penjaminan syariah dalam ajang BPR Syariah Award 2025 yang diadakan oleh Himbarsi,” ujar Nizar, Senin (11/8/2025).

Menurut Nizar, pencapaian ini menjadi bukti bahwa Jamkrida Banten UUS memiliki posisi strategis dan nilai tinggi di mata para mitra bisnisnya. Ia pun berharap penghargaan ini menjadi pemicu bagi Jamkrida Banten untuk terus meningkatkan mutu layanan.

“Mohon dukungan dan doa agar melalui penghargaan ini kami dapat terus meningkatkan mutu pelayanan kepada mitra serta memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat,” tambahnya.

BPRS Award yang digelar Himbarsi merupakan ajang penghargaan untuk mendorong kemajuan industri perbankan syariah serta memperkuat jaringan kolaborasi antar pelaku BPR Syariah di Indonesia.

Proses penilaian dilakukan secara transparan oleh Karim Consulting Indonesia dengan metode berbasis data dan analisis ilmiah.

Penilaian dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu keuangan dan non-keuangan. Aspek keuangan mencakup ekspansi pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK), kualitas pembiayaan (NPF), efisiensi operasional (BOPO), dan tingkat profitabilitas.

Sementara itu, aspek non-keuangan meliputi proporsi pembiayaan UMKM, inovasi produk pembiayaan, pemanfaatan teknologi seperti cash management system dan virtual account, serta volume pembiayaan linkage dengan mitra.

Seluruh data dikumpulkan dan dianalisis secara objektif untuk memastikan hasil penilaian yang kredibel dan dapat dipercaya publik.*

Editor: Rizal Fauzi

Bagikan Artikel

Terpopuler_______

Scroll to Top