SERANG, EKBISBANTEN.COM – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa program sekolah gratis merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul, sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Andra saat menjadi narasumber dalam talkshow Banten Bicara di TVRI Banten, bertema “Sekolah Gratis, Komitmen Banten untuk Masa Depan”.
“Sejak pengelolaan SMA, SMK, dan SKH dialihkan ke pemerintah provinsi pada 2017, kami mencari solusi konkret untuk meningkatkan akses pendidikan. Salah satunya adalah program sekolah gratis,” ujar Andra, Senin (14/7).
Ia menyebut, rata-rata lama sekolah di Banten masih berada di angka 9,18 tahun, yang menunjukkan bahwa banyak siswa berhenti sekolah setelah lulus SMP.
“Artinya, masih banyak anak-anak kita yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau sederajat karena terkendala biaya,” tambahnya.
Andra mengungkapkan, dari 179.000 pendaftar tahun ini, hanya sekitar 80.000 siswa yang dapat diterima di sekolah negeri. Sisanya dialihkan ke sekolah swasta yang telah digandeng sebagai mitra dan didukung pendanaan pemerintah.
“Di wilayah Tangerang Raya, siswa yang masuk sekolah swasta didanai sebesar Rp250.000 per bulan. Dana ini mencakup SPP, uang gedung, daftar ulang, dan kegiatan siswa,” jelasnya.
Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi anak yang putus sekolah karena persoalan biaya. Untuk itu, Pemprov Banten juga tengah menyiapkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan penambahan ruang kelas di sekolah negeri.
“Kami juga jaga kualitas pembelajaran. Setiap ruang kelas dibatasi maksimal 36 siswa, dengan ukuran standar 8×9 meter, agar suasana belajar tetap nyaman dan efektif,” ujarnya.
Terkait mekanisme Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Andra menyebut telah dilakukan pembaruan sistem dengan skema zonasi yang lebih fleksibel, serta jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua.
Verifikasi dilakukan berbasis nilai akademik dan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.
“Kesepakatan juga sudah dibuat antara Pemprov dan pihak sekolah swasta. Dana disalurkan langsung ke siswa melalui virtual account, dan sekolah dilarang memungut biaya tambahan. Bila ada pungutan di luar ketentuan, segera laporkan,” tegasnya.
Andra juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat terhadap program ini sebagai bagian dari investasi jangka panjang daerah.
“Dengan posisi strategis seperti Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Merak, serta realisasi investasi yang tinggi, kita butuh SDM unggul yang bisa bersaing di pasar tenaga kerja,” ucapnya.
Tercatat, realisasi investasi di Provinsi Banten pada triwulan I 2025 telah mencapai Rp31 triliun dari target tahunan Rp119 triliun. Ia berharap, program pendidikan gratis dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kita ingin semua anak di Banten punya akses pendidikan yang layak. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal masa depan,” pungkasnya.*