Andra Soni: Keterbukaan Informasi Publik Perkuat Ketahanan Nasional
TANGERANG, EKBISBANTEN.COM – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan pondasi penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Menurutnya, keterbukaan informasi akan melahirkan pemerintahan yang transparan, meningkatkan kepercayaan rakyat, dan memperkuat partisipasi masyarakat.
“Pemerintah yang transparan akan melahirkan kepercayaan rakyat. Rakyat yang melek informasi akan lebih siap berpartisipasi serta lebih tahan terhadap disinformasi maupun manipulasi yang bisa mengancam persatuan kita,” kata Andra Soni dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-16 dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) ke-15 Komisi Informasi di Tangerang, Senin (29/9/2025).
Andra menyampaikan selamat datang kepada para peserta Rakornas dan Rakornis dari seluruh Indonesia yang hadir di Provinsi Banten. Ia juga memperkenalkan profil daerah yang dipimpinnya.
“Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa, memiliki empat kabupaten dan empat kota dengan jumlah penduduk 12,43 juta jiwa. Luas wilayah mencapai 9.352,7 kilometer persegi dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,19 persen,” paparnya.
Menurutnya, di era digital saat ini informasi mengalir dengan sangat cepat, menembus batas wilayah bahkan menembus batas nalar masyarakat yang belum tentu siap memverifikasi kebenarannya. “Di sinilah keterbukaan informasi publik menjadi pondasi penting ketahanan nasional,” ujar Andra.
Ia menegaskan keterbukaan informasi bukan ancaman bagi pemerintah, melainkan penopang kepercayaan publik. “Keterbukaan informasi bisa membangun pemerintahan yang kuat,” tegasnya.
Andra berharap Rakornas dan Rakornis Komisi Informasi dapat melahirkan rekomendasi yang aplikatif, bukan sekadar dokumen.
“Rekomendasi yang mampu memperkuat sistem, memberdayakan masyarakat, dan memperkokoh ketahanan nasional di tengah arus global yang dinamis,” ucapnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak menjadikan keterbukaan informasi sebagai semangat kebangsaan. “Dengan keterbukaan informasi, Indonesia akan melangkah lebih pasti menuju bangsa yang demokratis, adil, dan sejahtera,” kata Andra.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya tata kelola informasi di era global.
“Global Risk Report 2025 dari World Economic Forum menyebutkan misinformasi dan disinformasi sebagai ancaman global keempat dari lima risiko terbesar dunia. Pengelolaan informasi kini menjadi kekuatan, bukan sekadar klasifikasi,” ujarnya.
Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro menjelaskan, Rakornas ke-16 dan Rakornis ke-15 Komisi Informasi digelar pada 29–30 September 2025 dengan tema Penguatan Keterbukaan Informasi Publik dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional. “Pesertanya adalah komisioner Komisi Informasi dari seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Rakornas dibuka secara resmi oleh Donny Yoesgiantoro dan dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Menteri Pertahanan RI Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan T, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria, serta Penasihat Khusus Presiden RI bidang Energi Purnomo Yusgiantoro.*
TANGERANG, EKBISBANTEN.COM – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan pondasi penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Menurutnya, keterbukaan informasi akan melahirkan pemerintahan yang transparan, meningkatkan kepercayaan rakyat, dan memperkuat partisipasi masyarakat.
“Pemerintah yang transparan akan melahirkan kepercayaan rakyat. Rakyat yang melek informasi akan lebih siap berpartisipasi serta lebih tahan terhadap disinformasi maupun manipulasi yang bisa mengancam persatuan kita,” kata Andra Soni dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-16 dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) ke-15 Komisi Informasi di Tangerang, Senin (29/9/2025).
Andra menyampaikan selamat datang kepada para peserta Rakornas dan Rakornis dari seluruh Indonesia yang hadir di Provinsi Banten. Ia juga memperkenalkan profil daerah yang dipimpinnya.
“Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa, memiliki empat kabupaten dan empat kota dengan jumlah penduduk 12,43 juta jiwa. Luas wilayah mencapai 9.352,7 kilometer persegi dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,19 persen,” paparnya.
Menurutnya, di era digital saat ini informasi mengalir dengan sangat cepat, menembus batas wilayah bahkan menembus batas nalar masyarakat yang belum tentu siap memverifikasi kebenarannya. “Di sinilah keterbukaan informasi publik menjadi pondasi penting ketahanan nasional,” ujar Andra.
Ia menegaskan keterbukaan informasi bukan ancaman bagi pemerintah, melainkan penopang kepercayaan publik. “Keterbukaan informasi bisa membangun pemerintahan yang kuat,” tegasnya.
Andra berharap Rakornas dan Rakornis Komisi Informasi dapat melahirkan rekomendasi yang aplikatif, bukan sekadar dokumen. “Rekomendasi yang mampu memperkuat sistem, memberdayakan masyarakat, dan memperkokoh ketahanan nasional di tengah arus global yang dinamis,” ucapnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak menjadikan keterbukaan informasi sebagai semangat kebangsaan. “Dengan keterbukaan informasi, Indonesia akan melangkah lebih pasti menuju bangsa yang demokratis, adil, dan sejahtera,” kata Andra.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya tata kelola informasi di era global. “Global Risk Report 2025 dari World Economic Forum menyebutkan misinformasi dan disinformasi sebagai ancaman global keempat dari lima risiko terbesar dunia. Pengelolaan informasi kini menjadi kekuatan, bukan sekadar klasifikasi,” ujarnya.
Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro menjelaskan, Rakornas ke-16 dan Rakornis ke-15 Komisi Informasi digelar pada 29–30 September 2025 dengan tema Penguatan Keterbukaan Informasi Publik dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional. “Pesertanya adalah komisioner Komisi Informasi dari seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Rakornas dibuka secara resmi oleh Donny Yoesgiantoro dan dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Menteri Pertahanan RI Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan T, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria, serta Penasihat Khusus Presiden RI bidang Energi Purnomo Yusgiantoro.*
