SERANG, EKBISBANTEN.COM – Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Banten yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda untuk Rakyat (Ampera) akan menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Rabu (9/7/2025) siang ini.
Aksi bertajuk “Menagih Janji Andra–Dimyati Ingkar Lagi” itu merupakan bentuk protes terhadap kinerja Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur A Dimyati Natakusumah yang dinilai tidak menepati janji politik mereka.
“Ampera akan melaksanakan aksi pada hari Rabu, 9 Juli 2025 pukul 12.00 WIB,” ujar juru bicara Ampera, Abroh Nurul Fikrih, saat dikonfirmasi pada Selasa (8/7/2025).
Menurut Abroh, pasangan Andra–Dimyati dinilai gagal mewujudkan visi misi pemerintahan mereka yang mengusung slogan “Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi.”
“Faktanya, kebijakan yang diambil justru tidak berpihak kepada rakyat. Banyak janji politik yang tidak direalisasikan, bahkan bertolak belakang dengan visi misi mereka sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan yang dianggap tidak relevan, seperti indikasi gratifikasi, lemahnya tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga dugaan kebijakan yang sarat kepentingan politik.
Ampera juga mengkritik Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 261 Tahun 2025 yang mengatur sistem penerimaan murid baru tingkat SMA/SMK dan Sekolah Khusus di Banten.
Abroh menilai Pergub tersebut bertentangan dengan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.
“Pergub ini tidak sinkron dengan aturan nasional. Akibatnya menimbulkan konflik di lapangan dan berpotensi meningkatkan angka putus sekolah,” terangnya.
Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai bukti bahwa keputusan pemerintah daerah tidak berbasis pada kebutuhan masyarakat, melainkan diarahkan oleh kepentingan politik dan kelompok tertentu.
Dalam pernyataannya, Abroh juga menyinggung soal kesejahteraan guru di Banten yang dinilai tidak mengalami peningkatan di bawah kepemimpinan Andra–Dimyati.
“Yang lebih parah, ketika para guru menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi, justru diancam oleh oknum Dinas Pendidikan akan dipindahkan atau diberhentikan,” katanya.
Tak hanya itu, penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten yang baru juga menuai sorotan. Menurut Abroh, proses tersebut tidak akuntabel dan sarat dengan nuansa politik.
“Sekda yang akan dilantik punya banyak masalah anggaran di jabatan sebelumnya sebagai Setwan. Bahkan, rekam jejak kekayaan yang terekam dalam LHKPN juga patut dipertanyakan,” tukas Abroh.*
