SERANG, EKBISBANTEN.COM – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Banten menyatakan bahwa kondisi bangsa Indonesia masih jauh dari cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia.
Hal itu disampaikan Koordinator Lapangan BEM Nusantara Banten, Muhammad Qolby Yusuf, dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Banten, pada Senin (1/9/2025).
“Negara yang seharusnya berpihak kepada rakyat justru dikuasai oleh segelintir elite. Fenomena ini tampak dari lambatnya pengesahan RUU Perlindungan Aset yang sangat penting bagi rakyat,” kata Qolby saat membacakan pernyataan sikap.
Menurut Qolby, kekuasaan hanya berputar di lingkaran kelompok tertentu, sementara rakyat kecil terus menanggung beban.
“Ibu Pertiwi benar-benar dicengkeram oleh kepentingan segelintir orang yang rakus,” ujarnya.
Dalam aksinya, BEM Nusantara Banten menyoroti sejumlah isu. Pertama, mereka mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Aset agar pejabat publik yang memperkaya diri dapat ditindak tegas.
Kedua, mereka mengecam tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil. “Kami mendesak pelaku represivitas ditangkap dan diadili secara transparan, serta membebaskan kawan-kawan kami maupun pihak lain yang ditangkap karena menyampaikan aspirasi rakyat,” tegas Qolby.
Ketiga, BEM Nusantara Banten juga menolak kebijakan tunjangan DPR RI. “Kami menuntut agar tunjangan DPR, baik di tingkat nasional maupun daerah, dihapuskan,” tambahnya.
Selain itu, massa aksi meminta DPRD Banten serius menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pengangguran yang dinilai semakin meningkat.
“Aksi ini bertujuan untuk menyelamatkan demokrasi dan mengingatkan negara agar kembali ke jalan yang benar. Suara rakyat tidak boleh dibungkam, aspirasi rakyat tidak boleh dilecehkan,” pungkasnya.*
