SERANG, EKBISBANTEN.COM – Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 100 hari kerja kepemimpinan Budi RustandI-Nur Agis Aulia, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang masih memerlukan perbaikan yang menyeluruh. Hal ini penting dilakukan agar visi dan misi kepala daerah dapat terealisasi.
Demikian yang terungkap dalam acara ‘Ngobrol Sareng Pemuda’ bertajuk Evaluasi Birokrasi 100 Hari Kerja Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang, Budi Rustandi-Nur Agis Aulia yang digelar DPD KNPI Kota Serang melalui zoom meeting, pada Kamis 19/06/2025.
Ketua DPD KNPI Kota Serang, Fauzan Dardiri mengatakan dari 20 OPD yang dievaluasi melalui survei pada 12-16 Juni 2025 menunjukkan kondisi yang perlu menjadi catatan. Ia mengungkapkan, hanya 15 persen atau 3 OPD yang mencapai kategori baik. Hal ini menunjukkan ada permasalahan mendasar dalam pelayanan publik di Kota Serang.
Kemudian, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem pelayanan publik. Sedangkan, OPD dengan kategori tidak baik harus menjadi prioritas utama perbaikan.
“Berdasarkan survei yang dilakukan, ada lima besar OPD kinerja terbaik. Yaitu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Skor 3,07) , Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Skor 3,03), Badan Pendapatan Daerah (Skor 3,01), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (2,98) dan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (2,93),” kata Fauzan dalam rilis resmi yang diterima Ekbisbanten.com, Jumat (20/06/2025).
“Karakteristik OPD berkinerja baik yaitu, cenderung memiliki fungsi pelayanan yang lebih spesifik dan terfokus. Kemudian, memiliki interaksi langsung dengan masyarakat dalam konteks yang tidak konfliktual, dan umumnya berkaitan dengan pelayanan administratif atau teknis yang terukur,” lanjutnya.
Sedangkan, sambung Fauzan, terdapat lima besar OPD dengan kinerja terendah. Di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah (Skor 2,50), Satuan Polisi Pamong Praja (Skor 2,50), Dinas Perhubungan (Skor 2,78), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Skor 2,81) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Skor 2,81).
Karakteristik OPD yang berkinerja lemah ini adalah pelayanan vital dengan ekspektasi tinggi seperti RSUD dan Dinas PU Tata Ruang; Menangani kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan dan infrastruktur; Fungsi penegakan dan pengawasan seperti, Satpol PP memiliki fungsi yang inherently konfliktual dengan masyarakat;
“Kompleksitas masalah juga berdampak langsung terhadap penilaian kinerja, seperti, Dinas Perhubungan dan Disnakertrans menghadapi permasalahan struktural yang kompleks menghadapi kemacetan dan pengangguran. Dampak langsung pada kehidupan sehari-hari seperti semua OPD terendah berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat,” kata Fauzan.
Akibat yang terasa dengan adanya permasalahan ini, pihaknya mengidentifikasikan ada empat hal terhadap dua OPD dengan pelayanan dasar yang dapat dilihat rendah, dan perlu segera diatasi. Yaitu RSUD dan Dinas PUPR.
Kemudian, dikatakan Fauzan, transformasi pendekatan seperti Satpol PP juga memerlukan transformasi fundamental dan lebih responsif.
“Kemudian, investasi infrastruktur seperti pada Dinas Perhubungan memerlukan dukungan investasi besar dalam infrastruktur transportasi. Program pemberdayaan, Disnakertrans perlu merancang program pemberdayaan yang lebih efektif dan terukur,” tuturnya.
Kinerja 100 Hari Budi-Agis Belum Memuaskan
Sementara itu, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPD KNPI Kota Serang, Husni Abdul Aziz menyampaikan bahwa masyarakat menilai kinerja Walikota dan Wakil Walikota Serang, Budi Rustandi dan Nur Agis Aulia masih belum memuaskan.
Bahkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepemimpinan Budi Rustandi – Nur Agis Aulia berada di kategori “Tidak Puas”.
“Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dengan kinerja yang dirasakan. Hal ini dapat dikarenakan masih belum jelasnya capaian program prioritas untuk 100 hari yang selama ini dijanjikan oleh Budi-Agis,” ujar Husni.
Akan tetapi, menurut dia, masyarakat juga dapat memaklumi rendahnya kinerja tersebut. Program 100 hari kerja sebagai tolak ukur kinerja kepemimpinan Budi Rustandi-Nur Agis Aulia, mendapat penilaian yang berada di kategori ‘Kurang Setuju’.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai kinerja 100 hari kerja kurang dapat merepresentasikan keseluruhan kepemimpinan nantinya.
Berdasarkan permasalahan tersebut, KNPI Kota Serang memberikan beberapa rekomendasi strategis kepada Pemkot Serang.
Mulai dari evaluasi komprehensif Program 100 Hari Kerja Wali Kota dam Wakil Wali Kota Serang. Meliputi melakukan kajian mendalam terhadap substansi dan implementasi program, perbaiki sistem monitoring dan evaluasi program, serta tingkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.
“Selanjutnya, peningkatan komunikasi publik meliputi develop strategi komunikasi yang lebih efektif. Tingkatkan engagement dengan masyarakat melalui berbagai kanal. Lakukan sosialisasi reguler mengenai capaian dan program pemerintah,” saran Husni.
“Kemudian, reformasi pelayanan publik meliputi prioritaskan perbaikan di OPD dengan skor terendah. Implementasikan sistem manajemen kinerja yang lebih ketat, dan tingkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur,” imbuh dia.
Menurut Husni, diperlukan komitmen yang kuat dari semua stakeholder untuk melakukan perbaikan sistemik dan berkelanjutan.
Pihaknya pun akan turut serta berpartisipasi sebagai katalisator perubahan positif, dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Serang.
“Keberhasilan perbaikan ini akan sangat bergantung pada political will pemerintah daerah, dukungan masyarakat, dan peran aktif organisasi civil society seperti KNPI dalam mendorong reformasi yang diperlukan” tutup Husni.
