EKBISBANTEN.COM – Beragam cara dilakukan pemerintah dalam mengatasi polusi udara di wilayah Jabodetabek. Mulai dari razia emisi kendaraan, menutup pabrik penyumbang polusi udara hingga menggunakan hujan buatan. Terbaru pemberlakuan ganjil-genap pada kendaraan yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta. Pemberlakuan kebijakan ini bakal diperluas hingga Tangerang Raya, terlebih untuk jalan-jalan yang terakses langsung ke Jakarta.
Hal itu diucapkan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar usai mengikuti Rapat Terbatas Lanjutan Pembahasan Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/8/2023).
“Dalam rapat disampaikan, bahwa Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah dan hal-hal yang menjadi basisnya di daerah berdasarkan kewenangan masing-masing. Serta mengacu pada aturan yang ditetapkan secara berjenjang,” ucapnya.
Kemudian Al Muktabar menjelaskan, dirinya mengidentifikasi sumber-sumber utama polusi yang ada di Provinsi Banten. Di antaranya, soal penggunaan kendaraan atau polusi dari emisi gas buang kendaraan bermotor yang menggunakan energi fosil.
“Kaitan dengan aglomerasi, dilakukan penguatan dan perluasan ganjil-genap. Utamanya jalan yang terakses ke DKI Jakarta mengikuti arah kebijakan DKI Jakarta. Kebijakan ganjil-genap salah satu hal yang memungkinkan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor yang jumlahnya luar biasa,” paparnya.
Lalu untuk mekanisme jalan mana saja di Tangerang Raya yang diberlakukan ganjil-genap, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten Tri Nurtopo mengatakan masih menunggu arahan dari pusat.
“Ya, kebijakan pusat kita kan ga bisa terpisah dengan provinsi lain, khusus Jabodetabek kita bicara Jabodetabek Tangerang Raya. Kita prinsipnya menunggu kebijakan dari wilayah lain kemarin saat rapat, bu Sekda menyampaikan kalau bisa aturannya satu,” ucapnya saat dihubungi, Selasa (29/8/2023).
“Kita harus satu kawasan satu Jabodetabek, tidak bisa terpisahkan makanya Jakarta konsepnya gimana,” sambungnya.
Sedangkan untuk industri, Al Muktabar mengupayakan teknologi scrubber sebagai salah satu pendekatan untuk menurunkan polusi dari cerobong asap pabrik. Teknologi itu akan digunakan pada sekitar tujuh industri yang ada di wilayah Tangerang
Selain teknologi, untuk jangka panjang sesuai arahan Presiden seoptimal mungkin menanam pohon dengan bibit yang sudah kuat atau sudah besar. Penanaman akan digencarkan saat memasuki musim hujan, serta merawat pohon-pohon yang ada.
Masyarakat juga, tuturnya, diimbau untuk memakai masker seperti saat terjadi covid-19 beberapa tahun lalu.
Kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam siaran persnya, tengah menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi meningkatnya penyakit gangguan pernapasan imbas pencemaran udara. Ada enam penyakit gangguan pernapasan yang paling banyak dialami masyarakat, yaitu pneumonia, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), asma, kanker paru, tuberkulosis, dan penyakit paru obstuksi kronis (PPOK).
“Kita laporkan bahwa keenam penyakit yang disebabkan karena gangguan pernapasan ini beban BPJS-nya tahun lalu Rp10 triliun dan kalau melihat trennya di 2023 naik, terutama ISPA dan pneumonia, ini kemungkinan juga akan naik. Memang perlu kita sampaikan di sini, yang top 3-nya itu adalah infeksi paru atau pneumonia, infeksi saluran pernapasan yang di atas, kemudian asma. Ini totalnya sekitar Rp8 triliun dari Rp10 triliun yang tadi yang enam,” ujar Budi usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
