TANGERANG, EKBISBANTEN.COM-Salah satu warga RW 5 Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang Ela meminta alat-alat perlengkapan posyandu dan kepada anggota DPRD Banten Fraksi Partai Demokrat Asep Hidayat.
Hal itu diminta Ela saat Asep Hidayat melakukan reses masa persidangan ke-II tahun 2023-2024 di sekitar kediamannya, pada Jumat (26/1/2024).
“Minta (alat perlengkapan) Posyandu, ga ada timbangan, ukur tinggi badan, bangku,” ujarnya usai reses.
Selain alat perlengkapan Posyandu, ia juga meminta kenaikan gaji untuk para kader ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK.
“Mudah-mudaan para kader di naikkan (gaji), soalnya minim banget, per 3 bulan Rp200 ribu lebih,” pintanya.
Tak hanya dua hal itu, ia juga meminta alat-alat perlengkapan lain untuk para ibu-ibu, seperti sound sistem dan rebana.
“Buat warga di sini, biar bermanfaat juga,” tambahnya.
Kendati demikian, ia mengaku senang pada politisi partai berlambang Mercy itu. Segala permintaan warga pada reses sebelumnya telah terpenuhi.
“Warga sini mendukung bapak, antusias benar-benar turun banget, ke warga masing-masing, gak kaya yang lain,” ujarnya.
Senada dengan Ela, Rahmayudin warga Jatiuwung merasakan hal yang sama saat reses tahun sebelumnya. Asep Hidayat, katanya, selalu memperhatikan Dapilnya, selalu terjun dan memenuhi kebutuhan apapun, termasuk pembangunan PSU.
“Alhamdulillah Bapak Asep Hidayat beliau jiwanya merakyat untuk masyarakat di sini. Beliau membangun seperti jalanan conblock, pokoknya kalau kita sebutin banyak, yang jelas beliau selalu membantu apapun keluhan masyarakat,” ujarnya.
Kemudian Asep Hidayat merespon keluhan salah satu warga, mengaku bakal memperjuangkan kenaikan gaji untuk para ibu PKK penggerak Posyandu. Tak hanya itu, ia juga akan berusaha untuk menaikkan gaji untuk para RT dan RW.
“Saya usulkan, khususnya Tangerang, APBD 5 triliun pejabat cukup tukinnya, masa RT RW Rp 1.050.000 pertiga bulan. RT RW itu bukan jabatan sosial yang ada sok sial,” katanya.
“Berharap mudah-mudahan minimal perbulan RT Rp 1 juta, RW Rp 2 juta. Sekarang ada program stunting, mengurangi gizi buruk tetapi anggaran dihitung, kasian penggerak ibu-ibu PKK, jauh dari kecukupannya, ini perlu dievaluasi,” pungkasnya.
