Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Cilegon Komisi II Sanudin meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mengupayakan pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak terjadi.
“Untuk itu, harus ada sikap tegas dari pemerintah untuk bisa memberikan penguatan terhadap para pengusaha agar PHK itu jangan menjadi sebuah pilihan manakala bercerita tentang Covid-19,” katanya kepada wartawan usai hearing di Gedung DPRD Cilegon, Kamis (6/1/2022).
Sanudin mengaku tak menyangka jika masih ada saja perusahaan yang mem-PHK pekerja karena alasan pandemi Covid-19. Menurutnya, hal itu sangat keliru karena industri di Kota Cilegon merupakan industri padat modal.
“Kalau secara ketenagakerjaan, kalo padat modal itu ngga terlalu banyak karyawan yang digunakan, jadi pandemi itu relatif bisa teratasi. Karena kalau padat modal lebih banyak menggunakan mesin, itulah kira kira.
Jadi kalo posisi sekarang masih ada juga PHK dengan alasan Covid-19, saya masih belum paham apa maksudnya,” ujarnya.
Lebih jauh, ia juga meminta kepada Pemkot Cilegon di bawah kepemimpinan Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta untuk menyelesaikan tingginya angka pengangguran.
Permintaan itu diketahui dilatarbelakangi karena tingginya angka pengangguran di Kota Cilegon yang mencapai 12,69 persen, bahkan menempati urutan kedua di Provinsi Banten.
Ia juga menyinggung janji kampanye Helldy-Sanuji tentang 25.000 lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kota Cilegon yang diklaim mampu mengentaskan pengangguran. Namun, hingga saat ini menurutnya belum ada upaya yang benar-benar konkret dari Pemkot Cilegon.
“Selama ini usahanya sih ada, tapi belum ada tolok ukur keberhasilan, parameternya belum kelihatan sesuai janji politik, belum aktual. Sampai hari ini setahun sudah hampir berjalan belum ada aksi, kenyataannya malah yang muncul ke permukaan itu PHK, penambahan pengangguran,” terang Sanudin.
Selain itu, ia kembali meminta Helldy-Sanuji untuk melihat dengan jeli potensi Kota Cilegon dalam rangka mengentaskan pengangguran. Sanudin mengungkapkan bahwa tidak semua masyarakat Kota Cilegon dapat bekerja di sektor Industri.
“Karena tidak melulu seluruh pengangguran itu terurai ke perusahaan, ada sektor sektor usaha di luar. Jadi dilakukanlah pembinaan terhadap pengangguran itu untuk dicetak sebagai enterpreneur atau apa namanya, yang jelas jiwa wirausahanya terbangun,” ungkapnya.
“Pemerintah siapkanlah Balai Latihan Kerja (BLK) yang memang bisa kompetitif juga,” tandasnya.***
]]>
