SERANG, EKBISBANTEN.COM – Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Banten menduduki posisi tertinggi diantara provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Dede Rohana Putra mengaku kaget dan kecewa usai mengetahui data itu.
“Jujur sangat kaget, terkejut, marak juga ternyata yang dianggap pengangguran menurun dan ekonomi membaik,” ungkap Dede saat ditemui di Sekretariat Komisi V DPRD Provinsi Banten, Selasa (9/5/2023).
Berdasarkan data dari BPS Provinsi Banten, memang angka TPT menurun 0,56 persen secara yoy pada triwulan I 2023. Hal ini berlaku bagi provinsi lainnya di Indonesia. Namun tak dapat dipungkiri, TPT Provinsi Banten berada pada urutan pertama diangka 7,97 persen.
Artinya jangan hanya melihat penurunan TPT, karena semua provinsi pun mengalaminya. Tapi fokuslah pada TPT Provinsi Banten yang bertengger diposisi pertama.
Terlebih, hasil itu berbanding terbalik dengan data realisasi investasi yang diutarakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Virgojanti.
Singkatnya, data realisasi investasi yang meningkat 49,85 persen di triwulan I tahun 2023 tak terlalu berdampak pada penurunan TPT Provinsi Banten.
Merespon itu, Dede merasa heran dengan data yang ada.
“Dengan adanya data yang dipublish oleh beberapa media, bahwa Banten ini angka pengangguranya tertinggi, investasi yang besar ternyata tidak menghilangkan peringkat pengangguran tertinggi,” ujarnya.
Kemudian Dede mempertanyakan soal data tersebut, dalam penilaiannya, penyerapan tenaga kerja yang ada saat ini belumlah maksimal di Provinsi Banten.
“Penyakitnya di mana? apakah warga yang datang ke Banten ini sekian banyaknya tidak tertampung atau menjadi beban bagi masyarakat Banten atau penyerapan tenaga kerja yang tidak efektif,” paparnya.
Lebih jauh, Dede melanjutkan, daya serap tenaga kerja baru 70 persen di Provinsi Banten, sisanya diluar Banten. Menurutnya, ada pertimbangan lain seperti skill dan pendidikan yang patut dievaluasi guna menurunkan angka TPT di Provinsi Banten.
“Seharusnya terserap 100 perse, terserapnya 70 persen, 30 persennya di luar Banten karena pertimbangannya skill dan sebagainya. Kalau itu berarti kita harus perbaiki pendidikan kita, tingkat SMK atau misalnya. Problem investasi, investasinya padat modal, kalau padat modalkan kebutuhan tenaga kerjanya sedikit,” terangnya.
Terakhir, Ia mengaku dalam waktu dekat akan melakukan rapat dengan dinas terkait agar tingginya TPT Provinsi Banten dapat segera ditangani.
