Anggota Komisi II DPRD Banten Fraksi PKB Pandeglang Tolak Kenaikan PNBP

187
Dok/Istimewa

PANDEGLANG, EKBISBANTEN.COM – Anggota komisi II DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PKB asal Kabupaten Pandeglang, Nawawi Nurhadi dengan tegas menolak adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasalnya, kenaikan PNBP itu dinilai telah mencekik atau merugikan pemilik kapal dan nelayan disaat situasi kondisi saat ini.

“Iyah jelas, kami banyak menerima aspirasi dari para nelayan di Banten khususnya di Kabupaten Pandeglang yang mengeluhkan adanya rencana kenaikan BNPB oleh pemerintah. Dan kami selaku wakil rakyat menolak kenaikan PNBP itu,” tegas Nawawi Nurhadi Ketua DPC PKB Kabupaten Pandeglang kepada media, Sabtu (25/09).

Menurut Nawawi, di saat kondisi saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan memberlakukan PP 85 tersebut, jelas banyak menuai penolakan dari berbagai pihak yang pro masyarakat nelayan, karena ingin mempersulit para nelayan Indonesia.

“Sikap kami dari Komisi II DPRD Banten, apabila KKP ingin membantu para nelayan tidak mempersulit dengan beban seperti itu (Kenaikan PNBP,-red). Dan kami menilai selama ini KKP belum membuat perikanan di Indonesia maju, jadi sekali lagi kami mohon kenaikan PNBP itu dipertimbangkan kembali, kasihan para nelayan dengan kondisi saat ini,” imbuhnya lagi.

Selain itu, lanjut Nawawi harga patokan ikan yang ditetapkan tidak sesuai dengan harga ikan di daerah.

“Kami berharap pemerintah tidak menaikan tarif, dan kami menolak dengan kenaikan PNBP itu karena kasihan para nelayan,” tutup Nawawi.

Apabila kebijakan tersebut diterapkan, maka jaringan tarik berkantong pra produksi yang harus dibayar oleh nelayan sebesar Rp294 juta (GT.100) dalam setahun, dengan rincian bayar BNPB Rp26 juta, biaya PHP Rp251 juta, beli atau pasang AIS Rp10 juta dan biaya sekat Rp6 juta. (*/Raden)