Andika Hazrumy Titip Pembangunan Wilayah Banten Selatan Kepada PJ Gubernur Baru

21
(kedua dari kiri) Mantan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dan (kedua dari kanan) (Pj) Gubernur Banten Al-Muktabar saat serah terima jabatan di Pedopo Gubernur Banten, Serang (17/5). (FOTO/RADEN/EKBISBANTEN.COM)

SERANG, EKBISBANTEN.COM – Mantan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta kepada pejabat (PJ) Gubernur Banten Al-Muktabar untuk fokus membangun kawasan Banten Selatan.

Seperti reaktifasi jalur kereta api, percepatan infrastruktur, pembangunan RSUD Labuan dan Cilograng serta progres pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang.

Hal itu diungkap Andika dalam kegiatan Serah Terima Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa jabatan 2017- 2022 kepada Pejabat Gubernur Banten”, di Pendopo Gubernur, Kawasa Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) kota Serang, Selasa (17/5).

“Terkait revitalisasi sungai Cibanten, yang kemarin sempat mengalami banjir diluar kendali, harus dirampungkan dengan koordinasi bersama Walikota Serang,” kata Andika saat menyampaikan sambutan.

Andika juga menyebut, dukungan penuh telah diberikan oleh seluruh pimpinan kabupaten/kota kepada PJ Gubernur Al-Muktabar.

“Hal ini dapat dilihat dari kehadiran seluruh kepala daerah kabupaten/kota dalam agenda serah terima jabatan,” imbuh Andika.

Sementara itu, PJ Gubernur Banten Al-Muktabar menyampaikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan menjadi rencana pembangunan daerah (RPD), dirinya akan melakukan peninjauan terhadap program prioritas yang sudah berjalan sebelumnya.

“Kita lihat detail dari program sifatnya by dokumen, nanti kita lihat dari design nya,” kata Al-Muktabar.

Kemudian, kata Al-Muktabar, menanggapi terkait reaktifasi jalaur kereta api, pihaknya akan lebih intens berkoordinasi dengan kementrian terkait.

“Kita akan intens melakukan komunikasi dengan ke Kementrian Perhubungan, karena semua koridornya ada di kementrian,” tambah Al-Muktabar.

Ia juga menegaskan, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat segera harus diprioritaskan, karena kontrol publik adalah sebuah keharusan, dan hal tersebut harus dioptimalkan.

“Pada dasarnya, kita akan laksanakan, sesuai perintah masyarakat dan sesuai dengan jenjang koridornnya,” tutup Al-Muktabar. ***