“Karena sangat merugikan. Masyarakat disuruh tutup warung dan justru akan menambah angka pengangguran, terlebih pemerintah tidak memberi peluang dalam bentuk kompensasi,” kata Rozy kepada Ekbisbanten.com, Sabtu (17/7).
Ia mengatakan, selain menambah jumlah pengangguran, kebijakan PPKM berpotensi membatasi pemulihan ekonomi di tengah masyarkat.
“Karena ketika kehilangan mata pencaharian, maka tidak ada pendapatan rutin, itu yang saat ini terjadi diperkotaan,” katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Staistik (BPS) Provinsi Banten, jumlah penduduk miskin di Banten pada bulan Maret 2021 bertambah sebanyak 9,59 ribu jiwa. Angka tersebut meningkat 6,66 persen dari 857,64 ribu orang pada September 2020 menjadi 867,23 ribu orang pada Maret 2021.
Selain itu, masih berdasarkan data BPS Banten, penduduk yang paling banyak mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin berada di perkotaan yang naik menjadi 5,93 persen pada Maret 2021. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2020 sebesar 8,57 persen atau turun menjadi 8,49 persen pada Maret 2021.
“Langkah dari pemerintah (harusnya) memberi jalan keluar, untuk diberi saluran pekerjaan yang baru apakah melalui pemberdayaan UMKM dan lain sebagainya,”
Senada dengan Rozy, Pengamat Ekonomi Banten Hady Sutjipto menuturkan, peningkatan jumlah penduduk miskin di Banten, menggambarkan dampak pandemi Covid-19 di perkotaan sedang terjadi masalah ketenagakerjaan berupa merumahkan pekerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Mereka yang awalnya bekerja di sektor formal beralih ke sektor non formal. Kebijakan pembatasan mobilisasi masyarakat seperti PSBB atau PPKM, sehingga terjadi pembatasan kegiatan usaha yang berpengaruh pada berkurangnya pendapatan masyarakat terutama di sektor informal. Faktor inilah yang memicu meningkatnya kemiskinan di perkotaan,” ujarnya.
Lebib lanjut Hady mengatakan, pemerintah daerah terutama kota dan kabupaten di Banten harusnya menyiapkan kembali anggaran bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.
“Peran RT dan RW menjadi sangat penting yang mengetahui kondisi riil warganya untuk mendata dan mengusulkan diusulkan serta layak untuk mendapatkan bantuan sosial,” tutup Hady. (Raden)
]]>
