SERANG, EKBISBANTEN.COM – Juru Bicara DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas, menyoroti kebijakan rotasi dan mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang dilakukan oleh Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, pada Kamis (16/10/2025).
Menurut Azwar, sejumlah penempatan pejabat dalam mutasi tersebut tidak sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan masing-masing pejabat. “Kita cukup khawatir dan waswas melihat mutasi yang dilakukan hari ini, apalagi sifatnya dadakan,” ujarnya.
Ia mencontohkan beberapa posisi yang dinilai tidak tepat, seperti dr. Rahmat Fitriyadi yang berlatar belakang kedokteran kini ditempatkan sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), Yadi Priyadi yang berlatar belakang teknik menjadi Kepala Dinas Sosial, serta Sarudin yang sebelumnya berpengalaman di bidang keuangan kini menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Ini cukup kita sayangkan. Penempatan jabatan seharusnya disesuaikan dengan kompetensi, kemampuan, dan latar belakang pendidikan pejabat yang bersangkutan,” kata Azwar.
Meski demikian, ia mengajak semua pihak untuk menunggu hasil kerja para pejabat tersebut dalam satu hingga dua tahun ke depan. “Mudah-mudahan pejabat yang ditempatkan itu bisa menjalankan visi, misi, dan program prioritas bupati yang tertuang dalam RPJMD. Nanti kita lihat hasilnya,” ujarnya.
Azwar juga menilai beberapa jabatan lain tidak sejalan dengan hasil uji kompetensi yang telah dilakukan sebelumnya. “Kalau memang hasil uji kompetensi dijadikan dasar, seharusnya tidak melenceng. Misalnya, Pak Yadi yang berlatar belakang teknik mestinya tidak di Dinsos, minimal di Perkim,” katanya.
Politikus Partai Demokrat itu menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud membela pihak manapun. Namun, menurutnya, rotasi dan mutasi sebaiknya dilakukan berdasarkan kompetensi agar kinerja pemerintah daerah lebih optimal.
“Mutasi itu hal wajar bagi kepala daerah, tapi ya harus sesuai kompetensi dan jalur pendidikannya. Jangan karena alasan kedekatan atau faktor nonteknis,” ujarnya.
Azwar menambahkan, penempatan pejabat yang tidak tepat justru bisa menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. “Kalau mutasinya seperti ini, masyarakat bisa menilai tidak baik. Padahal yang sudah baik seharusnya dipertahankan, dan yang belum baik diperbaiki,” tuturnya.
Ia pun berharap komposisi pejabat eselon II yang baru dapat bekerja sesuai arahan bupati dan mampu menjalankan program-program prioritas daerah. “Misalnya soal sampah, itu bukan urusan kecil. Apalagi Pak Sarudin yang biasa mengurus keuangan, kini harus berhadapan langsung dengan masyarakat. Ini tentu membutuhkan pengalaman berbeda,” pungkasnya.***
