SERANG, EKBISBANTEN.COM – Gubernur Banten Andra Soni bertemu dengan nelayan di Garasi Kapal Karangantu, Kota Serang, Selasa (23/9/2025).
Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan mendasar yang dihadapi nelayan, mulai dari keterbatasan akses bahan bakar minyak (BBM) subsidi, keanggotaan BPJS, hingga pendangkalan alur pelayaran.
Perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Banten, Ade, menyampaikan sejumlah keluhan.
Mulai dari kondisi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karangantu yang dinilai kurang higienis dan dipenuhi sampah, parkir ratusan motor tengkulak yang mengganggu aktivitas nelayan, hingga alur sungai yang dangkal dan dipenuhi bangkai kapal.
Selain itu, nelayan juga meminta kepastian nasib sekitar 80 kepala keluarga yang terjebak di balik pagar proyek perluasan pangkalan ikan yang mangkrak hampir 10 tahun.
“Kuota BBM masih kurang, pabrik es belum optimal, hingga harga baby lobster anjlok karena ekspor terhambat. Nelayan butuh kepastian dan tindak lanjut, bukan sekadar janji,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Andra menegaskan akan memantau langsung persoalan BBM dan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera mengambil langkah cepat.
“Supaya kita tidak jadi badut, semua harus cepat direspons. Kalau ada persepsi yang salah di masyarakat, harus dijelaskan,” ujarnya.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Cidurian-Ciujung (C3), Dedi Yudha Lesmana, menyatakan pihaknya menyiapkan program normalisasi Sungai Cibanten sepanjang 2,9 kilometer untuk mengatasi sedimentasi yang menghambat kapal nelayan. “Insya Allah Januari 2026 sudah mulai tender,” katanya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Banten, Eli Susiyanti, menambahkan pihaknya tengah menyalurkan alat tangkap ramah lingkungan berupa Turtle Excluder Device (TED) agar nelayan tetap bisa menggunakan jaring apolo tanpa merusak sumber daya ikan. “Kami sudah menyalurkan 70 TED dan akan terus ditambah,” ujar Eli.
Pertemuan yang difasilitasi HNSI Banten itu menghasilkan sejumlah komitmen tindak lanjut, mulai dari perbaikan fasilitas pelabuhan, penataan tambat kapal, relokasi rumah nelayan, hingga penyediaan SPBN di wilayah selatan. “Diskusi ini tidak boleh berhenti di forum. Harus ada langkah konkret,” tukasnya.*
